PJs. Gubernur Jambi, Ardy Daud Terima Piagam WTP Dari Ditjen Perbendaharaan. Fhoto Istimewa. (Rizal TOKCERNEWS/ HO- dok: Pemprov Jambi).
 
TokcerNews.com, Jambi - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Restuardy (Ardy) Daud, menerima piagam WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (20/10/2020) sore.
 
Ada dua penghargaan yang diterima Pjs. Gubernur Jambi, yakni penghargaan WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019 dan penghargaan WTP 5 (lima) tahun berturut-turut, tahun 2015 – 2019.
 
Penghargaan tersebut telah diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Keuangan RI pada Selasa (22/9/2020).
 
Dalam Rakernas tersebut dilaksanakan pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan tahun 2010 – 2019, peraih opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan tahun 2015 – 2019, dan peraih opini WTP tahun 2019. Provinsi Jambi menerima penghargaan peraih opini WTP 5 (lima) kali berturut-turut atas pelaporan keuangan tahun 2015 – 2019.
 
Penghargaan Opini WTP 5 kali berturut-turut yang baru diterima dari Menteri Keuangan itu atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2015 - 2019, namun kalau secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jambi telah 8 (delapan kali) menerima Opini WTP, dan itu berturut-turut. Opini WTP ke-8 kalinya  diterima oleh Pemprov Jambi pada 30  Juni 2020.
 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi menyampaikan, ada dua penghargaan yang diserahkan, di Provinsi Jambi ada 5 Pemda yang menerima WTP 5 tahun berturut-turut, yaitu : Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Kerinci, Tebo, dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. “yang 4 tahun berturut Kota Jambi, Muaro Jambi, Merangin, dan Sarolangun, dan yang 3 kali berturut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Bungo,” ujar Supendi.
 
Ardy Daud mengapresiasi piagam penghargaan tersebut yang merupakan buah dari kerja keras dan kerja sinergi semua pihak terkait. Selanjutnya, Ardy Daud mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi meraih opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020.
 
Setelah penyerahan penghargaan tersebut, Ardy Daud berdiskusi dengan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi Endang Nuryadin, dan Dirut Bank Jambi Yunsak El Halcon tentang penyaluran kredit usaha kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jambi, untuk membantu UMKM bisa bertahan, bahkan jika bisa mengembangkan usahanya.
 
“Untuk pemulihan ekonomi nasional, Bank Jambi memperoleh penempatan dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp300 miliar, yang diminta untuk di-leverage dua kali liat, untuk disalurkan kepada usaha-usaha produktif, sehingga bisa membantu masyarakat Provinsi Jambi dalam pemulihan ekonomi nasional. (Rizal).
TokcerNews.com, Jambi - PJs Gubernur Jambi Restuardy Daud, mengharapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi dapat di antisipasi dengan adanya tim pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, hal ini disampaikannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dalam mencari solusi permanen penanganan Karhutla di Wilayah Provinsi Jambi, bertempat di Balai Prajurit Korem 042/Gapu Jambi, Rabu (21/10/20).
 
Solusi permanen penanganan karhutla lebih diutamakan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi karhutla yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat bermotifkan ekonomi menjadi penekanan Presiden Republik Indonesia bahwa 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia sehingga membutuhkan pengendalian atas unsur kesengajaan dari aktifitas tradisional kegiatan membuka lahan serta aktifitas-aktifitas ekonomi lainnya, ujar Ardy Daud.
 
Menurut Ardy Daud, Diperkirakan 4,9% luas hutan gambut di Indonesia berada di Provinsi Jambi yakni sekitar 617.562 hektare dan sebagian besar di antaranya memiliki potensi atau rawan kebakaran antara lain karena aktifitas manusia, terutama dilahan gambut yang mudah terbakar. "Hutan gambut yang terbesar membentang dari Tanjung Jabung Timur-Tanjung Jabung Barat dan Muara Jambi harus menjadi perhatian bagi kita semua," tegas Ardy Daud.
 
Lebih jauh Ardy Daud menjelaskan, pada tahun 2015 bencana yang menyebabkan terbakarnya 19.528 hektare lahan, hingga menimbulkan kabut asap yang menutupi wilayah Jambi dan wilayah sekitarnya bahkan juga disebutkan melintas batas negara Singapura dan Malaysia dan pada tahun 2019 terjadi kembali kebakaran  yang cukup besar 11.736 hektare,"Ini yang perlu kita cermati kedepan terkait dengan indikasi proses alam sehingga ini tidak menjadi semacam siklus lima tahunan yang berkelanjutan dan pada tahun 2020 pemerintah daerah telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla tertanggal 29 Juni-26 Sep dan diperpanjang hingga 31 Oktober, hal ini untuk mengantisipasi munculnya hotspot di beberapa daerah yang curah hujannya belum merata serta langkah antisipasi lainnya," kata Ardy Daud.
 
Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi mulai tanggal 1 Januari-17 Oktober 2020 tercatat luas karhutla mencapai 558,43 hektare jika dibandingkan data tahun 2019 kondisi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu Ardy Daud mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua unsur terkait yang telah melakukan langkah-langkah antisipasi di lapangan baik dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api. 
 
Ardy Daud,  menegaskan beberapa Poin untuk kedepannya, 1.Perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan membuat mapping sebaran penggunaan lahan untuk langkah-langkah tindak lanjut, 2. Pembentukan Pos Lapangan didaerah-daerah perbatasan Hutan Nasional Berbak. 3.Operasi rutin pembalakan-pembalakan kayu, 4.Pemantauan aplikasi asap digital. 5.Pengecekan aliran air, kanal dan sumur bor yang telah dibuat
 
Adapun upaya yang telah diinisiasi untuk dilanjutkan diantaranya:
 
1.Strategi pencegahan karhutla berbasis desa dengan memperkuat upaya pengendalian dan aksi pencegahan karhutla di tingkat desa, untuk Provinsi Jambi telah mengidentifikasi 258 desa di 71 kecamatan yang rawan bencana karhutla diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif yaitu mengoptimalkan peran serta masyarakat tingkat desa sebagai upaya pencegahan karhutla termasuk pembalakan liar, perlu alternatif solusi untuk kegiatan masyarakat membuka lahan atau aktivitas lainnya tanpa harus membakar. 
 
2. Gerakan ekosistem yang berkelanjutan dengan manajemen air untuk lahan gambut terutama pada daerah yang mengalami penurunan permukaan air secara signifikan serta upaya untuk mengembalikan ke habitat semula
 
3. Pemanfaatan lahan gambut serta pengendalian terutama menjaga fungsi air yang berubah menjadi tanaman industri termasuk sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang yang terintegrasi dengan wilayah hutan.
 
 4.Evaluasi izin lingkungan perusahaan kehutanan dan perkebunan yang tidak profesional terutama di lahan gambut dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan dan perusahaan pemegang izin konsensi di lahan gambut harus dapat mencegah karhutla.
 
5. Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan individu maupun korporasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Rizal).
Restuardy Daud, bersama Forkopimda Jambi secara virtual Mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.istimewa Fhoto.(Rizal TOKCERNEWS/HO-dok: Pemprov Jambi).
 
TokcerNews.com, Jambi - Penjabat Gubernur Jambi Restuardy Daud, bersama Forkopimda secara virtual Mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di Ruang Rapat Gubernur Jambi, Rabu (14/10/2020).
 
Hadir Menko Perekonomian, Mendagri, Menaker, Menkeu, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, Polri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN.
 
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja dengan materi sebenarnya bukan hoax,"Undang Undang Cipta Kerja sudah dibahas secara umum makanya ada beberapa naskah Omnibus Law dari beberapa UU menjadi satu hingga seperti pada bagian perizinan bisa lebih sederhana," jelas Mahfud MD.
 
Dalam keterangan Resmi Menko Polhukam terkait Undang - Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha serta pemberantasan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi.
 
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keberadaan Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja sepanjang itu dilaksanakan dengan damai dan menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum,"Unjuk rasa silakan dan yang anarkis ditangani dan negara harus diselamatkan," kata Mahfud MD.
 
Hadir Kapolda Jambi, Irjen Pol Drs,
Firman Santyabudi, M. Si, Danrem 042/Gapu Jambi, Brigjen TNI M. Zulkifli,  Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Pj. Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, Pihak Kejaksaan Tinggi Jambi.
 
PJs Gubernur Jambi dan jajaran Forkopimda Provinsi Jambi menyimak penjelasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang secara urgensi dan substansi disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, Mendagri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Pejabat dari Mabes Polri, juga yang mewakili Panglima TNI dan Wakil Jaksa Agung serta dari pihak BIN,"Pemerintah daerah tadi diwakili oleh asosiasi gubernur, asosiasi wali kota dan asosiasi bupati karena kita juga sama-sama terus mempelajari juga turut mencermati itu bersama teman-teman di provinsi," ungkap Ardy Daud.
 
PJs Gubernur Jambi akan menindaklanjuti terkait hal tersebut di daerah untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat sebelum diimplementasikan atau akan diturunkan dalam beberapa regulasi atau Peraturan Pemerintah, Kepres, Permen, Peraturan Daerah,"Tentunya perlu masukan dari kita semua jadi ada ruang bagi kita untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan aspirasi yang disampaikan selama ini kami di Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat Jambi khususnya yang memiliki masukan atau aspirasi silakan nanti akan ada tim yang akan mengakomodir itu akan kami tindaklanjuti beberapa hari kedepan diharapkan sudah bisa berjalan," jelas Ardy Daud.
 
Menyikapi beberapa opini yang berkembang terkait UU Cipta Kerja ditengah masyarakat, selaku Pjs. Gubernur Jambi mengimbau kepada semua pihak untuk mencermati penerimaan informasi karena masih ada opini yang terbentuk tidak sesuai kondisi terkait,"Mari kita pelajari bersama dan betul-betul cermati manakala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi dan kami juga akan menginformasikan materi yang betul-betul sesuai dengan yang aslinya dan terakhir kepada pihak-pihak yang aspirasinya ingin disampaikan ada jalur melalui Uji Materi MK itu juga silahkan digunakan manakala itu diperlukan," kata PJs Gubernur Jambi. 
 
Apresiasi PJs Gubernur Jambi kepada jajaran Forkopimda dan masyarakat atas situasi aman, terkendali, kondusif di Provinsi Jambi selama masa penyampaian aspirasi dari masyarakat"Saya menyampaikan terima kasih kepada semua elemen masyarakat kemaren yang dapat menahan diri pada waktu menyampaikan aspirasi dan pendapat tidak bertindak bersifat anarkis berlebihan dan apresiasi kepada jajaran Forkopimda yang sigap di lapangan dalam beberapa hari terakhir dan kita juga berjuang menekan angka penyebaran Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kita semua dan jangan dilupakan karena ini penting untuk kesehatan kita semua," ungkap PJs Gubernur Jambi.
 
Rapat virtual tersebut berlangsung empat jam lebih mendengarkan beberapa penjelasan Pemerintah Pusat untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat serta membuka ruang penyampaian aspirasi daerah. *(Rizal).
TokcerNews.com, Jambi - PJs Gubernur Jambi Restuardy Daud, meninjau tambahan tempat isolasi bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Jambi, yakni di Asrama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, Kota Baru, Kota Jambi, Selasa (13/10/2020) sore.
 
Pemerintah Provinsi dan Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Jambi menyiapkan tambahan tempat isolasi bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19. 
 
70 tempat tidur telah siap untuk ditempati di BPSDM Provinsi Jambi tersebut. Hal ini merupakan upaya Satgas Covid-19 Provinsi Jambi untuk meningkatkan pelayanan penanganan Covid-19 tersebut.
 
Pada kesempatan ini, PJs Gubernur didampingi Tim Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol .Firman Shantyabudi, Korem 042 Gapu, Brigjen M. Zulkifli, Asisten I Sekda Provinsi Jambi, Apani Saharudin, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Reflizar, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Provinsi Jambi, Johansyah, berserta para anggota lainnya.
 
Usai peninjauan, Ardy Daud menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi terus berupaya bekerja sama dalam penanganan Covid-19, salah satunya menyiapkan Asrama BPSDM Provinsi Jambi sebagai tambahan rumah isolasi untuk pengendalian dan percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi. 
 
“Pada hari ini kita bersama tim Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Jambi langsung turun melihat persiapan tambahan tempat isolasi, yang kita harapkan bisa menampung pasien terkonfirmasi Covid-19 yang akhir-akhir ini jumlahnya meningkat secara signifikan,” kata Ardy Daud.
 
“Kita dari Tim Satgas Covid-19 Provinsi Jambi, Tim Satgas Kota Jambi terus mengamati pergerakan angka, terus bergerak naik. Mengingat saat ini jumlah pasien positif Covid-19 terus mengalami peningkatan, sedangkan daya tampung rumah sakit kita terbatas bagi pasien Covid-19,” lanjut Ardy Daud
 
Asrama BPSDM Provinsi Jambi dapat menampung pasien Covid-19 tanpa gejala sebanyak 70 tempat tidur, dokter dan para medis disiagakan.
 
Selain itu, Ardy Daud mengajak masyarakat di Provinsi Jambi untuk bersama-sama dan senantiasa displin melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19, yaitu dengan cara selalu memakai masker saat di luar rumah, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. “Dengan cara itulah kita bisa menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Jambi secara efektif,” tegas Ardy Daud, kepada Awak Media.
 
Sebelumnya, pada Rabu, 30 September 2020, Ardy Daud meninjau salah satu Gedung di Rumah Sakit Raden Mattaher, yakni gedung 6 (enam) lantai untuk segera dilanjutkan pembangunannya, sebagai tempat isolasi bagi pasien OTG (Orang Tanpa Gejala) Covid-19.*(Rizal).
PJs.Gubernur Jambi, Restuardy Daud,  berdiskusi beberapa orang pengurus IDI Wilayah Jambi. Istimewa Fhoto. (Rizal- TOKCERNEWS/HO-dok: PemprovJambi).
 
TokcerNews.com, Jambi - Pejabat sementara Gubernur Jambi, Restuardy  Daud, meminta saran dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi guna memperkuat penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi. Untuk itu, Pjs.Gubernur Jambi berdiskusi dengan beberapa orang pengurus IDI Wilayah Jambi di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Jambi, Selasa (13/10/2020).
 
Ardy Daud menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong untuk memperkuat penanganan Covid-19, salah satunya adalah dalam waktu dekat akan melakukan penambahan kemampuan test swab di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jambi dan RSUD Raden Mattaher Jambi, dengan kemampuan test lebih kurang 180 uji swab per harinya.
 
“Kita mengharapkan dengan adanya penambahan ini, maka kemampuan uji swab Jambi bisa mencapai lebih kurang 3.000 spesimen per minggunya untuk Provinsi Jambi, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh WHO, karena kedepannya test swab ini akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dan rumah sakit DKT milik TNI,” jelas Ardy Daud.
 
Ardy mengatakan, meningkatnya kapasitas test swab ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi, yaitu meningkatnya pasien yang terkonfirmasi (positif) Covid-19. Maka, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan asrama Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi dengan kapasitas 114 tempat tidur untuk tempat isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, selain itu, LPMP Jambi yang akan digunakan untuk tenaga kesehatan.
 
Ardy Daud menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi akan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan tempat isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, mengingat kemampuan test swab akan meningkat, sehingga dapat membangun satu kesatuan yang terintegrasi dengan baik. “Seperti yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, dalam waktu dekat akan bisa melakukan test swab. Saya juga mendorong untuk mempersiapkan tempat isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19,” tutur Ardy Daud.
 
Ketua IDI Wilayah Jambi, Dr.dr.Deri Mulyadi menyampaikan, PJs.Gubernur Jambi mengajak seluruh komponen yang ada di Provinsi Jambi untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan Covid-19 di Provinsi Jambi yang terus meningkat, salah satunya meminta saran IDI Wilayah Jambi. “Kami dari IDI Wilayah Jambi sangat mengapresiasi sikap beliau, semoga ini bisa terintegrasi dengan baik sehingga persoalan Covid-19 ini bisa kita atasi bersama,” kata Deri.
 
Deri mengungkapkan, IDI wilayah Jambi memberikan beberapa sumbang saran dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi, salah satunya adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia dokter patologi klinis untuk membaca hasil uji swab. “Karena hasil dari uji swab tersebut bukan hanya positif, tetapi positif yang bagaimana dan ini ada analisanya lagi,” kata Deri.
 
“Selama ini hanya petugas uji swab yang membaca hasilnya tanpa ada dokter patologi klinis yang mendampingi untuk menganalisa hasil positif itu lebih lanjut, sedangkan dokter yang menangani pasien Covid-19 sangat membutuhkan itu. Kami menyarankan agar ada dokter patologi klinisnya, sehingga hasil uji swab tersebut lebih terinci lagi,” ungkap Deri. *(Rizal).
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di ProvinsiJambi, Senin (12/10). Istimewa Fhoto, Rizal/ HO-dok: Pemprov Jambi.
 
TokcerNews.com, Jambi - Ardy Daud PJs Gubernur Jambi, berharap dukungan pembangunan infrastruktur serta  transportasi di Provinsi Jambi.
 
Hal itu disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Senin (12/10/2020) siang.
 
Dikatannya, pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan daya saing daerah.
 
Ardy berharap dukungan Komisi V DPR RI terhadap pembangunan kawasan Ekonomi Ujung Jabung nantinya.
 
Dijelaskannya, pembangunan kawasan Ujung Jabung yang diinisiasi sejak tahun 2010, dan pemerintah Provinsi Jambi sudah menyiapkan beberapa dokumen dan kerangka legal, penyusunan masterplan, penetapan perda kawasan, pembebasan lahan untuk jalan dan pelabuhan.
 
Ditambahkan Ardy, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan Rp 231 miliar sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 untuk  pembangunan Pelabuhan namun terhenti. 
 
Ardy mengatakan, dukungan pembangunan Jembatan Sungai Rambut sebagai bagian jalan akses menuju pelabuhan Ujung Jabung juga sangat diharapkan. “terlebih, kedua kegiatan ini sudah masuk dalam program prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024”.
 
Menurut Pjs Gubernur Jambi ini lagi, "pembangunan sub bidang sumber daya air juga akan diutamakan, bidang keciptakaryaan,  bidang perumahan,  bidang Kebinamargaan, tuturnya.
 
Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI H.Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas sangat berdampak terhadap semua sektor, termasuk untuk membantu ketahanan pangan.
 
Dikatannya, pembangunan infrastruktur juga untuk membantu penyerapan tenaga kerja ditengah pandemi yang melanda saat ini.
 
Syarief Abdullah Alkadrie meminta kepada mitra Komisi V DPR RI yang juga ikut dalam kunjungan kerja ini untuk bisa menampung usul-usulan dari Pemerintah Provinsi Jambi.
 
Usai pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Pjs.Gubernur Jambi mendampingi Komisi V DPR RI dan rombongan dalam meninjau prasarana pengendali banjir kota Jambi di Sungai Tembuku. 
 
Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan jalan ruas Jembatan Batanghari II - Muara Sabak, selain itu, PJs.Gubernur Jambi dan rombongan tim Komisi V DPR RI mampir di Candi Muaro Jambi. (Rizal).
Page 1 of 5

Media Siber Tokcernews.com, adalah media siber yang hadir untuk menyajikan informasi fakta, terhangat, terkini, dan terpopuler demi melayani kebutuhan masyarakat pembaca dalam peran sertanya membangun bangsa.

Tautan Informasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree