Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Walikota Parepare Pangerang Rahim meninjau langsung rumah masa kecil Presiden ke-3 Indonesia almarhum BJ Habibie di Rumah pojok, Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie itu sudah menjadi aset daerah, dan tercatat sebagai cagar budaya Kota Parepare. Istimewa Fhoto.
 
TokcerNews.com, Parepare – Setelah mengadakan kunjungan ke kantor Pemerintah Kota Parepare, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Walikota Parepare Pangerang Rahim meninjau langsung rumah masa kecil Presiden ke-3 Indonesia almarhum BJ Habibie di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Jumat (25/9/2020).
 
Rumah pojok di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie itu sudah menjadi aset daerah, dan tercatat sebagai cagar budaya Kota Parepare. Meski kurang terawat dan banyak dipenuhi daun pepohonan yang jatuh, namun rumah tersebut masih utuh dengan struktur bangunan dan bagian dalam yang tetap seperti dulu.
 
“Saya setuju dan mendorong Pemerintah Kota Parepare yang akan menjadikan rumah ini sebagai Museum BJ Habibie. Selain sebagai bentuk penghormatan kita kepada Presiden Indonesia ketiga tersebut, juga ini adalah bagian dari kearifan lokal, sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Parepare khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” tukas LaNyalla.
 
LaNyalla dan rombongan juga berkunjung ke Sentra Agribisnis dan Kebun Kabupaten Enrekang. Diterima langsung Bupati Muslimin Bando, ketua DPD dan rombongan melakukan penanaman pohon dan bibit hortikultura, serta melepas bibit ikan Nila dan Gurame ke kolam penangkaran.
 
Ia mengaku selalu mendorong daerah untuk mencari terobosan guna peningkatan kapasitas fiskal daerah. 
 
Apalagi di tengah pelambatan ekonomi dan resesi yang sudah di depan mata. 
 
“Daerah harus menjadi kekuatan ekonomi dengan fokus kepada potensinya masing-masing. Enrekang sudah fokus di pertanian dan perkebunan. Sudah on the track,” tukasnya.
 
Sebelumnya, LaNyalla bersilaturahim dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Forkompimda di rumah jabatan Gubernur Sulsel, di Jl.Sungai Tangka, Makassar, Kamis malam.
 
Pada kesempatan itu, Nurdin menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan Sulsel baik dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan yang paling penting soal dunia usaha atau investor.
 
Dikatakan, bidang pertanian, Nurdin Abdullah menjelaskan bagaimana masalah yang dihadapi petani saat ini, termasuk susahnya pasokan pupuk, obat-obatan, dan benih bagi petani perkebunan. Khususnya benih coklat. 
 
Karena, petani Sulsel bergantung dengan perbenihan di Jember, Jatim.
Berbeda kata Nurdin di sektor perikanan, Sulsel sudah berhasil melakukan ekspor berkali-kali dan saat ini sudah melakukan ekspor langsung, tidak lagi melalui Surabaya dan Jakarta. 
 
“Alhamdulillah kami sudah melakukan direct call hasil pertanian dan perikanan kita di Sulsel,” kata Nurdin kepada LaNyalla.
 
Sementara untuk sektor peternakan, masih dalam proses pengembangan di beberapa wilayah. Termasuk di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Seko, yang akan dijadikan pusat ternak sapi di Sulsel. “Sulsel siap menjadi daerah lumbung daging nasional bahkan dunia, karena memiliki lahan yang sangat luar biasa untuk pemeliharaan sapi,” pungkasnya. 
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat gelar marga Sitepu dari tokoh adat Karo di aula kantor Bupati Karo, di Kabanjahe, Karo, Kamis (17/9/2020). Fhoto Istimewa.
 
TokcerNews.com, Karo - Kunjungan kerja hari ketiga ke Kabupaten Karo, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat gelar marga Sitepu dari tokoh adat Karo, Malem Ukur Ginting. Pemberian marga tersebut dilakukan di aula kantor Bupati Karo, di Kabanjahe, Karo, Kamis (17/9/2020).
 
“Sejak hari ini, Bapak resmi bernama AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Sitepu. Sekaligus menjadi saudara dari Senator kami, Ibu Badikenita Sitepu. Dan Bapak juga sekaligus sudah menjadi warga Karo,” ujar Malem, seraya memakaikan baju adat khas Karo dengan disaksikan Bupati Karo Terkelin Brahmana.
 
Dalam sambutannya, LaNyalla menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada masyarakat Karo, atas pemberian marga Sitepu kepada dirinya. “Saya berterima kasih telah mendapat saudara baru di Kabupaten Karo. Sepertinya saya harus lebih sering ke sini,” tukasnya.
 
LaNyalla juga menyampaikan rasa empati kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat Karo, yang terkena dua musibah sekaligus. Yakni pandemi Covid-19 dan dampak erupsi Gunung Sinabung, yang hingga saat ini masih berada di siaga level III.
 
“Kami sangat bisa merasakan, terutama apa yang dirasakan para petani yang lahan dan kebunnya  terdampak erupsi dan terpapar debu vulkanik Gunung Sinabung. Seperti yang dialami para petani dari 6 Kecamatan di Karo, beberapa waktu lalu. Akibatnya 7 ribu hektare lahan hortikultura rusak, dengan kerugian mencapai Rp. 170 milyar,” ungkap LaNyalla.
 
Ditambahkan, dampak pandemi Covid-19 yang melambatkan ekonomi dan daya beli masyarakat juga menghantam para petani jeruk Karo. Karena pada musim panen kali ini, harga jual turun drastis. “Kiranya Pemkab Karo dapat mencari jalan keluar dengan membuka pasar baru, selain pasar yang sudah eksisting dan melemah saat ini,” harap LaNyalla.
 
Dalam kunjungan kerja di Karo, DPD RI juga meneruskan sejumah bantuan dari BNPB dan Kementerian Kesehatan RI. Dengan rincian dari BNPB terdiri atas; 4.000 pcs Masker dan 40 dirigen Hand Sanitizer. Sedangkan dari Kemenkes terdiri atas; 1.000 pcs Masker, 1.000 pcs alat Rapid Test dan 400 set baju Hazmat.
 
Sementara itu, Senator asal Karo, Badikanita Sitepu dalam paparannya meminta dukungan Ketua DPD RI dan Senator di Komite III, agar nilai-nlai kearifan lokal di Kabupaten Karo mendapat perhatian. “Saya minta dukungan kepada turang (abang, red) aku, karena sudah Sitepu kan,” tandasnya sontak mendapat aplaus dari tamu undangan.
 
Usai dari kantor Pemkab Karo, LaNyalla dengan didampingi Ketua PMI Sumut dan Bupati Karo bertolak menuju Desa Sukatepu, Kecamatan Taman Neran, Karo, untuk menghadiri peringatan hari lahir Palang Merah Indonesia ke-75, yang digelar PMI Sumut.
 
Selain menyerahkan sejumlah bantuan APD untuk penanganan Covid-19, LaNyalla dan Ketua PMI Sumut serta Bupati Karo juga melakukan penanaman pohon di desa yang berada di lereng Gunung Sinabung tersebut. 
 
Sehari sebelum ke Karo, LaNyalla bersama rombongan menyempatkan diri bersilaturahim dengan Tuan Zikmal Fuad di Babussalam, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan LaNyalla dan rombongan dimaksudkan untuk meminta doa dari Tuan Guru Babussalam ke-12 tersebut.
 
Di Langkat, Ketua DPD RI juga mengunjungi Sekolah Polisi Nasional (SPN) Polda Sumatera Utara di Hinai. Di SPN terbesar di Indonesia itu, LaNyalla dan rombongan memberikan sumbangan dana Rp. 250 juta untuk penyelesaian pembangunan masjid Al Fathonah di SPN Hinai.
 
“Jangan dilihat nilainya, tapi semoga bermanfaat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan masjid ini,” ungkapnya. Bantuan uang tersebut terdiri dari Rp.100 juta dari LaNyalla, Rp.100 juta dari tokoh Sumut Rahmat Shah dan Rp.50 juta dari wakil ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.
 
Selain menyerahkan bantuan, LaNyalla bersama Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Martuani Sormin dan Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, juga melakukan penanaman pohon dan pelepasan benih ikan di komplek SPN Hinai. 
Fhoto: LaNyalla menandatangani MoU antara DPD RI dengan UMN Al Washliyah serta 5 perguruan tinggi di bawah naungan PB Al Washliyah lainnya, antara lain Universitas Al Wasliyah Medan, Universitas Al Wasliyah Labuhan Batu, STIT Al-Washliyah Binjai dan STIE Al-Washliyah Sibolga di aula Udin Sjamsuddin Djajaluddin Lubis Kampus Syech Muhammad Yunus UMN Al Washliyah Jalan Gedung Arca Medan, Selasa (15/9/2020) siang. 
 
TokcerNews.com, Medan - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyanggupi dan siap memperjuangkan permintaan khusus yang disampaikan Sekjen Pengurus Besar Al Wasliyah, KH Masyhuril Khamis, tentang harapan ormas Al Wasliyah agar pendiri Al Jam’iyatul Wasliyah, diangkat menjadi pahlawan nasional. 
 
Demikian disampaikan LaNyalla di aula Udin Sjamsuddin Djajaluddin Lubis Kampus Syech Muhammad Yunus UMN Al Washliyah Jalan Gedung Arca Medan, Selasa (15/9/2020) siang, dalam rangkaian kunjungan kerja hari pertama Ketua DPD RI di Sumatera Utara. Kampus tersebut menjadi tujuan pertama LaNyalla beserta rombongan di Kota Medan. 
 
Dikatakan LaNyalla, semangat berdirinya Al Wasliyah yang digagas para pendirinya, yakni Tuanku H Ismail Banda, HM Arsyad Tahlib dan H Abdurrahman Syihab sama dan sebangun dengan semangat pendiri ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yakni untuk melepaskan bangsa ini dari penjahahan, menuju kemerdekaan yang hakiki.
 
“Artinya, ketiga ormas Islam tersebut memiliki kesamaan tujuan. Dan kalau kita baca di beberapa literatur, karena tahun berdirinya juga berdekatan, semua tokoh yang terlibat di dalam tiga organisasi itu adalah sahabat satu sama lain. Mereka menuntut ilmu dengan silsilah guru yang sama di Timur Tengah,” tandas LaNyalla.
 
Oleh karena itu, dirinya siap meperjuangkan keinginan ormas Islam tersebut. Apalagi, katanya, DPD punya komitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan stakeholder di daerah. “Dan Al Wasliyah kita lihat sangat concern dalam dunia pendidikan dan dakwah Islam. Kita para Senator, khususnya Senator dari Sumatera Utara, apalagi saudara Dedi Iskandar Batubara juga menjadi pengurus di Al Wasliyah. Jadi insya Allah segera ada jalan,” ungkapnya. 
 
Siang itu, LaNyalla juga menandatangani MoU antara DPD RI dengan UMN Al Washliyah serta 5 perguruan tinggi di bawah naungan PB Al Washliyah lainnya, antara lain Universitas Al Wasliyah Medan, Universitas Al Wasliyah Labuhan Batu, STIT Al-Washliyah Binjai dan STIE Al-Washliyah Sibolga.
 
Ikut menyaksikan penandatanganan  tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, serta empat Senator asal Sumut, Pdt. Willem Tumpal Pandopotan Simarmata, Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nuh dan Badikenita Sitepu. Tampak pula sejumlah Senator dari sejumlah provinsi, di antaranya Fachrul Razi (Aceh) Alirman Sori (Sumatera Barat), Bustami Zainuddin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sulawesi Tenggara), Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan Rahmat Shah, mantan anggota DPD asal Sumut. 
Fhoto: Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Hernawati (berkursi roda) saat dijamu makan siang oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah Senator di kediaman Ketua DPD di kawasan Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Senin (14/9/2020).
 
TokcerNews.com, Jakarta - Tiga isu utama yang menjadi kepentingan sekaligus hak para penyandang disabilitas di Indonesia, menjadi fokus Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan meminta para Senator di 34 provinsi lakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. 
 
Ketiga fokus tersebut ada di antara 26 hak disabilitas yang dijamin UU. Yakni, hak akses Kesehatan, Pendidikan dan Pekerjaan. “Saya minta para Senator memasukkan dalam agenda reses masing-masing untuk melihat secara langsung di daerah, bagaimana tiga hak tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah,” demikian dikatakan LaNyalla saat menerima pengurus DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di kediaman di Jakarta, Senin (14/9/2020). 
 
Dikatakan LaNyalla, pihaknya meminta data dan masukan dari pengurus PPDI tentang implementasi di lapangan tiga hak tersebut. Terutama praktek kewajiban penyerapan kuota pekerja difabel sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta nasional dan 2 persen untuk BUMN dan instansi pemerintahan. “Ini perlu dilakukan check and recheck di lapangan, termasuk berapa yang wiraswasta dan apa kendala yang dihadapi,” tandasnya. 
 
Sebab, data di Kemensos, dari kelompok penduduk usia produktif, 19 sampai 59 tahun yang tercatat sebanyak 162 juta jiwa lebih, terdapat penyandang disabilitas kategori sedang sekitar 9,5 juta jiwa. Sementara penyandang disabilitas kategori berat tercacat 1,4 juta jiwa. “Karena bagi kami, konstitusi di Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 sudah jelas menyatakan; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ungkapnya.
 
Demikian juga dengan akses Pendidikan. Masih banyak anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang belum bisa masuk di sekolah umum. Sehingga terpaksa masuk di SLB. Hal ini diakibatkan karena masih banyak guru sekolah yang belum memiliki kemampuan ilmu atau pengetahuan tentang metode pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. 
 
“Padahal jumlah anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak. Dari total jumlah anak usia 7 hingga 18 tahun yang tercatat sekitar 38 juta jiwa, terdapat 600 ribu jiwa lebih penyandang disabilitas kategori sedang. Sementara tercatat sekitar 173 ribu jiwa menyandang disabilitas kategori berat, ini juga perlu didata dengan benar, kalau di kota besar mungkin tertangani, bagaimana dengan di desa-desa?,” tanya LaNyalla.
 
Oleh karena itu, LaNyalla mendukung permintaan PPDI agar DPD menyuarakan kepada pemerintah perlunya sensus disabilitas Indonesia. Bukan sekadar data dari survei atau yang ada di Kemensos. Tapi benar-benar berasal dari data sensus kependudukan. “Sehingga angka Indek Pembangunan Manusia juga mencakup kelompok penyandang disabilitas,” harap Gufroni Sakaril, Ketua Umum DPP PPDI. 
 
Senada dengan Gufroni, anggota dewan Pembina DPP PPDI, Siswadi, juga berharap DPD RI melakukan pengawasan terhadap implementasi Pasal 27 UU No.8/2016, yang memerintahkan kepada Pemda untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas di dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). “Sehingga para penyandang disabilitas mendapat hak yang sama di setiap daerah, minimal ketimpangan yang ada tidak terlalu jauh,” pintanya. 
 
Menanggapi beberapa masukan dari pengurus PPDI dan arahan Ketua DPD RI, ketua Komite I Fahcrul Razi dan wakil ketua Komite II Bustami Zainuddin menyatakan akan memasukkan isu tersebut dalam agenda prioritas komite DPD RI. “Sebab menurut saya, UU No.8/2016 ini tidak hanya domain Kementerian Sosial, tetapi multi kementerian. Saya pikir dari komite I sampai IV bisa terlibat. Apalagi sudah menjadi arahan Ketua DPD agar menjadi fokus kami,” cetusnya. 
 
Senada, Bustami, juga mengusulkan kepada PPDI yang memiliki pengurus wilayah di 34 provinsi untuk secara aktif menjalin komunikasi dengan Senator yang ada di masing-masing provinsi. 
 
“Kalau perlu minta salah satu dari mereka untuk masuk sebagai pembina atau penasehat PPDI wilayah. Insya Allah tidak ada yang keberatan. Sebab ini memperjuangkan kepentingan saudara sebangsa yang mengalami keterbatasan,” ungkapnya. 
 
Sependapat, wakil ketua III DPD RI Sultan Najamudin yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengakui jika Indonesia masih kalah ramah terhadap penyandang disabilitas dibanding negara tetangga Malaysia. “Ini juga menjadi catatan khusus kami, terkait  kebijakan dan sarana publik. Dengan Malaysia aja masih kalah, apalagi dengan Australia,” tandas Senator asal Bengkulu tersebut.
 
Sejumlah pengurus dari DPP PPDI turut mendampingi ketua umum Gufroni Sakaril dan dewan pembina Siswadi, di antaranya Permas Alamasyah, Hernawati, Inna Attaiakal, Paulene Wibowo dan Suharta Djaya. (*)Siaran Pers.
 
 
Ketua DPD RI beserta sejumlah Senator meninjau ruas tol Pekanbaru-Dumai, Selasa (1/9/2020) pagi. Ruas bagian dari Tol Trans Sumatera yang dikerjakan BUMN Hutama Karya tersebut sudah 90 persen rampung. (Foto: Istimewa).
 
TokcerNews.com, Dumai - Pertamina Hulu Rokan (PHR) diminta tetap perhatikan mitra bisnis atau vendor dari pengusaha lokal di Provinsi Riau, sekaligus memastikan tenaga kerja perminyakan, khususnya tenaga kerja lokal eks PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tetap dipekerjakan.ditegaskan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Dumai, Riau, Selasa (1/9/2020) petang lalu. 
 
Penegasan itu disampaikan LaNyalla kepada Presiden Direktur PHR Ricardo Perdana Yudantoro dalam agenda kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Provinsi Riau yang berlangsung selama tiga hari. “Saya minta PHR fokus pada dua hal. Pertama soal tenaga kerja, kedua soal kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lokal. Ini penting karena menyangkut daerah penghasil,” ungkap LaNyalla. 
 
Kepada awak media, Senator asal Jawa Timur itu memaklumi bahwa PHR yang secara resmi akan menggantikan PT CPI sebagai operator Blok Rokan pada 9 Agustus tahun depan harus bekerja efisien dan ekonomis, karena kerja sama PSC yang dianut menggunakan skema gross split. “Tapi jangan karena itu, di awal sudah bilang bahwa prinsip B to B akan memprioritaskan mitra yang paling menguntungkan, dan sesama BUMN menjadi opsi pertama,” tukasnya.
 
Sebab, di mata LaNyalla, BUMN dan anak cucunya, semangatnya ada dua, pertama penugasan pemerintah, kedua ketika swasta tidak mampu. Kalau apple to apple pasti BUMN dan anak cucunya pasti bisa lebih murah, karena mereka punya induk dan holding, dan bisa melakukan subsidi silang. “Jangan karena alasan menganut rezim gross split, lantas meninggalkan vendor lokal,” tandasnya. 
 
Mantan ketua umum Kadin Jatim itu juga mengingatkan agar PHR belajar dari proses alih Kelola Blok Mahakam dari TOTAL ke Pertamina, dimana sempat mengalami penurunan drastis produksi. Ia minta agar proses transisi ini berjalan baik, agar pada 9 Agustus tahun depan, PHR dapat menjaga kinerja lifting minyak. “Saya minta komunikasi intesif dengan SKK Migas, Pemda dan CPI dijaga,” pungkasnya. 
 
Memang, Yudantoro sempat mengeluhkan beberapa agenda teknis dalam rangka persiapan transisi alih kelola masih mengalami hambatan. Terutama aspek teknis penyiapan titik sumur baru di lokasi saat ini. “Kami saat ini belum bisa masuk ke lokasi, karena masih dalam Kelola PCI, sementara kami harus menyiapkan titik sumur baru, dan itu harus dilakukan minimal 6 bulan sebelum Agustus tahun depan,” tandas mantan SVP Eksplorasi Direktorat Hulu Pertamina itu.
 
Sebelum bertemu PHR, LaNyalla yang didampingi wakil ketua Sultan Baktiar Najamudin terlebih dahulu bertemu Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dan VP Operation CPI Nurhasan di Bengkalis, Riau. Dalam kesempatan itu, LaNyalla meminta SKK Migas memastikan proses transisi berjalan baik. “Libatkan juga Pemda secara aktif dalam proses transisi ini, sehingga semuanya lancar dan tidak terjadi kendala lapangan,” ujarnya.
 
Sebab, menyangkut pipa alir atau jalur pipa minyak ke Pelabuhan Dumai yang melintasi beberapa kabupaten masih ada beberapa masalah di lapangan terkait klaim kepemilikan tanah dan lainnya. “Di sini saya minta pemda berperan aktif membantu. Karena itu saya minta SKK Migas, maupun PHR libatkan pemda secara aktif. Termasuk terkait inventarisasi aset dalam proses transisi ini,” paparnya. 
 
Dalam kunker itu, turut hadir tiga Senator asal Riau, Misharti, Edwin Pratama Putra dan Muhammad Gazali. Juga tampak Senator asal Sumatera lainnya, Fachrul Razi (Aceh),  Alirman Sori (Sumatera Barat), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau), Bustami Zainudin (Lampung), Alexander Fransiscus dan Zuhri M Syazali, keduanya dari Bangka Belitung. (*) Siaran Pers.
 
 
 
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Istimewa).
 
TokcerNews.com, Pekanbaru - Senator asal Riau Edwin Pratama Putra, meminta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengambil inisiasi guna wujudkan harapan 21 provinsi penghasil sawit  agar mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Hal itu ditegaskan Edwin saat mendampingi LaNyalla dalam Rapat Kerja bersama Gubernur Riau Syamsuar di Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (31/8/2020) siang kemarin.
 
Penegasan Edwin tersebut menanggapi aspirasi dalam Raker yang merupakan rangkaian kunjungan kerja Ketua DPD RI di Provinsi Riau, yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. “Saya minta Pak Ketua bersedia mengambil langkah inisiasi untuk membantu mewujudkan harapan 21 daerah penghasil sawit. Karena ada nuansa ketidakadilan dalam soal ini. Itu yang dirasakan pemerintah provinsi,” tandasnya. 
 
Memang dalam Raker, Gubernur Syamsuar mengungkapkan beberapa aspek teknis yang mendasari usulan pembagian DBH Sawit ke pemerintah pusat. “Selama ini daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO. Tingginya potensi erosi, serta resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan. Juga limbah padat B3 serta limbah cair lainnya,” kata Syamsuar.
  
Di sisi lain, perkebunan memberi pemasukan bagi negara berupa Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang sangat besar. Dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang peruntukannya justru lebih banyak untuk replanting (peremajaan kembali kebun sawit) yang diberikan kepada pengelola sawit. Baik perusahaan swasta besar maupun kelompok tani. 
 
“Dan tidak ada bagian untuk daerah penghasil,” ujar Syamsuar seraya menambahkan dalam UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang ada baru DBH Pajak dan Migas. DBH Sawit belum masuk. Padahal ada 21 provinsi penghasil sawit. “Apalagi nanti dalam Omnibus Law, banyak pendapatan daerah yang akan terpangkas. Jadi kami akan makin susah mempercepat pembangunan daerah,” tukasnya. 
Page 1 of 2

Media Siber Tokcernews.com, adalah media siber yang hadir untuk menyajikan informasi fakta, terhangat, terkini, dan terpopuler demi melayani kebutuhan masyarakat pembaca dalam peran sertanya membangun bangsa.

Tautan Informasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree