Foto: Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Istimewa).
 
TokcerNews.com, Jakarta – Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk melalui Perpres 82 tahun 2020 diharapkan bekerja secara tepat dan cepat bila ingin Indonesia bangkit di tahun 2020. Minimal belajar dari pengolahan Dana Otsus di Aceh. Demikian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di depan peserta Webinar ‘Menakar Keberhasilan Kerja Komite Pemulihan Ekonomi Nasional’, di Jakarta, Sabtu (29/8/2020) siang.
 
Dikatakan, pemulihan ekonomi harus juga difokuskan dengan membangun dan memperkuat sektor usaha yang dapat menjadi pengungkit ekonomi. Sehingga benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah-daerah. “Kami punya pengalaman saat melakukan serap aspirasi di Provinsi Aceh. Kenapa menjadi provinsi paling miskin di Sumatera, padahal punya dana Otsus? Karena dananya tidak digunakan ke sektor pengungkit ekonomi,” tandasnya.
 
Memang, dari studi World Bank tentang Aceh, dana Otsus di Aceh digunakan untuk program-program karitatif, seperti perbaikan fasillitas publik dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki efek ekonomi berantai. Belum digunakan untuk membangun proyek besar sebagai pengungkit ekonomi, yang bisa menyerap tenaga kerja masyarakat di Aceh.
 
Ditambahkan LaNyalla, resesi ekonomi sudah di depan mata. Indonesia membutuhkan momentum pengungkit yang kuat untuk bisa lepas dari krisis akibat pandemi ini. Dan sektor sasaran yang akan diungkit juga harus tepat. Sebab, jika melihat data PDB Indonesia saat ini, hanya tiga lapangan usaha yang masih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi. Yakni, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
 
“Bagaimana dengan sektor lainnya? Berikan relaksasi. Itu yang dibutuhkan mereka untuk bisa bertahan. Karena berat jika saat ini dipacu untuk meraih momentum. Caranya? Minimalisir biaya dan kerugian mereka. Dengan apa? Beri beberapa insentif melalui skema stimulus perbankan, pajak, retribusi daerah, biaya beban PLN, asuransi, BPJS tenaga kerja, dan aturan kepailitan. Ini bisa ditempuh melalui Perpu atau Omnibus Law,” tandasnya.
 
Karena itu, lanjutnya, ada tiga kata kunci di dalam Perpres 82/2020 tersebut yang sudah tepat. Yaitu; Pertama, percepatan. Kedua, monitoring, dan ketiga, evaluasi. Ini penting. Sebab jika kita lihat data, hingga pekan pertama bulan Agustus 2020, dana yang terserap baru Rp.151,3 trilyun atau 21,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.695,2 trilyun. Begitu juga dengan program bantuan langsung tunai juga masih terserap di bawah 50 persen.
 
“Jika kecepatan penyerapan dana tersebut berjalan dengan baik dan tepat, dan menjadi pengungkit ekonomi. Maka apa yang ditargetkan pemerintah di 2021 sangat mungkin tercapai. Sekali lagi, percepatan, monitoring dan evaluasi. Karena di situlah takaran publik dalam mengukur kinerja komite yang dipimpin saudara Erick Thohir sebagai ketua pelaksana komite itu,” pungkas LaNyalla.(*) Siaran Pers. 
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti (Foto: DPD RI).
 
TokcerNews.com, Jakarta – Kabar PSSI akan lakukan naturalisasi terhadap lima remaja asal Brasil menjadi isu hangat olahraga. Pro kontra pun menyeruak. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun angkat bicara. Mantan ketua umum PSSI itu mengingatkan bahwa naturalisasi yang datang dari insisiatif PSSI, harus ada relevansinya.
‌“Nasionalisme itu sekarang sudah bergaul dengan humanisme. Jadi sebenarnya naturalisasi itu bukan lagi soal halal atau haram di dunia olahraga. Sehingga seharusnya tidak menjadi kontroversi. Hanya, memang harus ada relevansinya. Artinya naturalisasi yang datang dari inisiatif federasi, hanya relevan jika pemain tersebut ada hubungan sejarah atau darah keturunan,” ungkap mantan ketua Badan Tim Nasional PSSI itu melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (26/8/2020).
‌Lain halnya, jika inisiatif itu datang dari individu atlet itu sendiri. Tidak perlu dipersoalkan relevansinya. Jadi, tambah LaNyalla, PSSI harus mendengar pendapat publik. “Sebab, yang saya dengar, lima pemain muda asal Brazil yang sekarang dititipkan untuk main di sejumlah klub di Indonesia, itu inisiatif PSSI. Maka, wajib mempertimbangkan faktor relevansi tadi,” tandasnya.
‌Jika mengacu Statuta FIFA terkait FIFA Eligibility Rules di pasal 7, lima pemain itu memang tidak memenuhi salah satu dari empat syarat relevansi naturalisasi: yakni, pemain lahir di negara bersangkutan, atau salah satu orang tua kandung pemain lahir di negara tersebut, atau kakek/nenek sang pemain lahir di negara tersebut, dan atau pemain telah menetap di negara tersebut selama lima tahun, terhitung saat usianya mencapai 18 tahun. (*)
Page 2 of 2

Media Siber Tokcernews.com, adalah media siber yang hadir untuk menyajikan informasi fakta, terhangat, terkini, dan terpopuler demi melayani kebutuhan masyarakat pembaca dalam peran sertanya membangun bangsa.

Tautan Informasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree