Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, pada saat membuka Rapat Kerja dengan tim korsupgas KPK di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa 10 November 2020. Foto: Istimewa.
 
TOKCERNEWS.COM, MAKASSAR - 
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel yang dianggap membandel diserahkan langsung ke Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. 
 
Pernyataan Nurdin aabdullah itu terkait adanya temuan penggunaan keuangan yang tidak sesuai posnya atwu ada yang melebihi dari porsi anggaran.
 
Bupati Bantaeng periode 2008 - 2018 ini dimintai penjelasan usai membuka Rapat Kerja dengan tim korsupgas KPK di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa 10 November 2020.
 
"Yang kita butuhkan, bagaimana APIP segera menuntaskan teman-teman itu. Ada beberapa OPD ditemukan penyimpangan anggaran sejal 2017.  Itu kan kecil-kecil. Sebenarnya itu pengembalian. Makanya KPK minta supaya itu segera direalisasikan," jelas Nurdin Abdullah.
 
Nurdin Abdullah memgharapkan, kepada kepala OPD untuk segera selesaikan. 
 
"Kalau itu direalisasikan itu cepat selesai, tapi bagi yang bandel yang tidak mau mengembalikan, ya tentu kita serahkan kepada aparatur penegak hukum," tegas Nurdin Abdullah, usai rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sulsel, Selasa, 10 November 2020. 
 
Menurut dia, kenapa harus diserahkan kepada APH yang dianggap bandel, supaya mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. 
 
Bahkan, kata Nurdin, APIP sudah sangat ramah dengan memberikan waktu kepada OPD untuk melakukan pengembalian. 
 
"Kenapa ini harus kita lakukan, supaya ada efek jera, jangan dianggap enteng hal yang seperti itu. Sebenarnya sudah sangat arif APIP ini memberi peringatan bahwa ada sekian besar yang harus melakukan pengembalian, mungkin sesuai dengan yang harus digantikan," tegasnya. 
 
Hal tersebut berdasarkan penegasan dari pikah Korsupgah KPK dan ditandai dengan kehadiran Koordinator Wilayah 8 KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, hari ini, Selasa, 10 November 2020. 
 
"Yang pasti Korsupgah menegaskan kepada kita. Kita lanjutkan program pencegahan karena itu jauh lebih penting," tutupnya.*(rls).
TOKCERNEWS.COM, MAKASSAR -
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah menjelaskan, bahwa secara umum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang akan datang secara struktur, Ranperda APBD mengalami perubahan mendasar, dari sebelumnya Belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka pada APBD TA.2021, Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
 
"Sebagai gambaran umum, Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan target tiga pendapatan daerah ditetapan sebesar Rp10,44 trilyun lebih yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,70 trilyun lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp5.57 trilyun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp168,95 milyar lebih," sebut Nurdin Abdullah.
 
Hal itu disampaikan Nurdin pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
 
Terkait dengan target belanja daerah maka Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan target Belanja Operasi sebesar Rp7,13 trilyun lebih yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp3,44 trilyun lebih; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,47 trilyun lebih; Belanja Hibah sebesar Rp.2,20 trilyun lebih yang sebagian besar diperuntukkan untuk Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Sosial sebesar Rp7,61 milyar rupiah.
 
Selanjutnya Belanja Modal sebesar Rp931,45 milyar lebih; dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp150 milyar serta Belanja Transfer sebesar Rp2,52 trilyun lebih yang terdiri atas Bagi Hasil sebesar Rp1,61 trilyun lebih dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp914,35 milyar lebih. 
 
"Dari komposisi alokasi masing-masing belanja tersebut, secara khusus kami sampaikan, bahwa dalam rancangan Perda APBD ini, untuk Belanja Pegawai masih tetap dialokasikan pemberian TPP kepada segenap ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," jelasnya.
 
Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa rata-rata dipengaruhi oleh belanja yang sifatnya diserahkan kepada masyarakat walaupun secara substansi merupakan barang modal. Akan tetapi karena sifatnya akan diserahkan kepada masyarakat untuk percepatan pemulihan ekonomi, terkhusus sektor pertanian maka berdasarkan Standar Penyusunan APBD ditempatkan pada pos Belanja Barang dan Jasa.
 
Imbuh Nurdin, terkait dengan Belanja Daerah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp10,77 trilyun lebih, pada intinya telah mengakomodir anggaran mandatory spending yang terdiri atas belanja Fungsi Pendidikan sebesar 38,60 persen dari total Belanja Daerah; Anggaran Kesehatan sebesar 13,19 persen dari total Belanja Daerah di luar Gaji; Anggaran Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,34 persen dari Total Belanja Daerah dan Alokasi Anggaran Penguatan APIP sebesar 0,3 persen dari total Belanja Daerah, termasuk alokasi untuk enam urusan yang menjalankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Selanjutnya berdasarkan struktur APBD, maka terdapat pos pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA sebesar Rp280,8 milyar lebih dan pos pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp151,1 milyar lebih yang rencananya akan dipergunakan untuk pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp50 milyar, Penyertaan modal daerah sebesar Rp55 milyar dan Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo sebesar Rp46,16 milyar.
 
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan sesuai dengan penjelasan/keterangan serta alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
 
Gubernur berharap, berharap pembahasan dua rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut dapat berjalan lancar dan tepat waktu. 
 
"Kepada para pimpinan OPD, saya harapkan untuk dapat mengikuti secara tuntas proses penyusunan perda ini, serta dapat mengawal kebijakan-kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah," pungkasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah (kiri) dan Plt Kadis DKP Sulsel juga dijabat Sekretaris Dinas Hary Rustam Tawainella (kanan). FOTO: ISTIMEWA.
 
TokcerNews.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menyerahkan surat keputusan terkait penetapan Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Sulsel serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kamis, 5 November 2020.
 
Untuk Dinas Peternakan dan Keswan Sulsel Plt Kadis dijabat oleh Sekretaris Dinas Abdul Muas, sedangkan untuk Plt Kadis DKP Sulsel juga dijabat Sekretaris Dinas Hary Rustam Tawainella.
 
Kesempatan ini juga dijadikan untuk memberikan arahan kepada jajaran pejabat dinas di kantor masing-masing. 
 
Nurdin Abdullah mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan oleh kepala dinas sebelumnya. Penyerahan tugas kepada sekretaris dinas agar roda pemerintahan terus berjalan. Diharapkan juga sesegera mungkin untuk menyusun perencanaan tahun 2021 dengan berbagai inovasi program. 
 
"Dua SKPD ini kita coba dorong, karena bagaimanapun juga tantangan kita ke depan. Kebutuhan daging misalnya untuk perternakan. Sementara kita punya lahan yang sangat luas, potensi buat ranch (peternakan)," kata Nurdin Abdullah. 
 
Demikian juga potensi di pesisir cukup besar. Di pulau-pulau, dinas perikanan juga mempunyai tanggung jawab besar, bagaimana nelayan bisa sejahtera.  
 
"Saya hadir sebagai gubernur untuk memberikan tugas kepada pelaksana tugas untuk menyusun rencana ke depan yang bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat kita.  Baik di masyarakat nelayan,  maupun masyarakat yang ada di pedesaan," imbuhnya. 
TokcerNews.com, Makassar - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen year on year. Sehingga Indonesia secara resmi masuk dalam resesi. Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 juga terkontraksi. 
 
Secara kuartalan ekonomi tumbuh 5,05 persen, secara kumulatif masih tekontraksi 2,03 persen. Pada kuartal II pertumbuhan ekonomi tekontraksi 5,32 persen. 
 
Beberapa dampak yang mungkin terjadi setelah Indonesia masuk resesi diantaranya akan terjadi penurunan pendapatan kelompok menengah bawah secara signifikan. 
 
Sedangkan untuk Sulawesi-Selatan pertumbuhan ekonomi Q-to-Q triwulan III terhadap triwulan II itu tumbuh 8,18 persen. Jika dibandingkan angka nasional 5,05 persen, maka kecepatan pemulihan ekonomi di triwulan III untuk Sulsel jauh lebih cepat dibandingkan secara rata-rata nasional. 
 
Mometum ini yang sangat baik ini, menjadi optimisme untuk tumbuh di triwulan ke IV yang sedang berlangsung. 
 
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah sendiri percaya bahwa Provinsi Sulsel dapat melewati masa resesi ini, bahkan bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Indonesia. Meski resesi, pemulihan ekonomi dan perekonomian sudah mulai terlihat.
 
"Saya sampaikan berkali-kali bahwa Sulsel itu dari krisis ke krisis Sulsel punya daya tahan tersendiri. Kenapa, karena kita di sektor pangan. Oleh karena itu saya ingatkan pada kita semua. Sulsel ini harus memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Nurdin Abdullah di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, 5 November 2020.
 
Ia optimis bisa dilalui berkaca dari berbagai pengalaman krisis di masa lalu dengan kekuatan yang dimiliki di sektor pertanian.
 
"Saya kira kita tidak usah pesimis, kita optimis, bukan hanya Sulsel dan Indonesia. Semua negara mengalami kontraksi yang cukup kuat, makanya kita bersyukur sebagai negara agraris. Karena tidak ada satupun manusia di dunia yang menunda makan," sebutnya. 
 
Selain Indonesia negara lain juga mengalami resesi seperti, Amerika Serikat, Uni Eropa, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan.(*).
TokcerNews.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, mengapresiasi program pembuatan kapal Rooll Of Rooll (Roro) Kementerian Perhubungan untuk masyarakat Sulsel. 
 
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terimakasih banyak kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang begitu tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita di Sulsel," ujarnya, di Kawasan PT IKI, Rabu, 4 November 2020. 
 
Nurdin Abdullah menjelaskan, dari 24 Kabupaten Kota di Sulsel, setidaknya ada 330 daerah kepulauan, dan terbanyak di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terkhusus untuk dua pulau dan satu kabupaten di Sulsel yakni Selayar, Danau Matano, dan Danau Towuti, sudah dibuatkan Kapal Penyebrangan khusus dengan kapasitas yang berbeda dari Kementerian Perhubungan RI. 
 
"Pemprov Sulsel menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan dan PT IKI karena tepat hari ini, kita sama-sama meluncurkan Kapal Roro untuk masyarakat Kepulauan Selayar dengan kapasitas 500 GT," jelasnya.
 
Mewakili seluruh masyarakat Sulsel, khususnya Kabupaten Selayar, Nurdin Abdullah mengucap syukur dengan adanya kapal ini. Pasalnya, kapal ini akan mempermudah pemilik kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, untuk menyeberangkan kendaraannya dari Selayar-Bira maupun Bira-Selayar.
 
"Dengan kehadiran kapal Roro ini, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan, baik dari Selayar ke Bira maupun dari Bira ke Selayar," imbuhnya. 
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah saat memberi sambutan pada Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulawesi Selatan. (Fhoto: Istimewa). 
 
TokcerNews.com, Bantaeng - Alumnus Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan diminta untuk memiliki loyalitas pengabdian pada bangsa dan negara. Karena hal ini yang paling penting.
 
"Bukan pada personal, silaturahmi harus tetap kita jaga, tetapi loyalitas itu penting sekali. Saya kira kalau ini kita lakukan, pemerintahan ini luar biasa, dan percepatan pembangunan akan kita capai sangat luar biasa," kata Nurdin Abdullah.
 
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah saat memberi sambutan pada Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Balai Kartini, Kabupaten Bantaeng, Sabtu, 10 Oktober 2020.
 
Adapun yang dilantik sebagai Ketua untuk periode 2020-2025, Ilhamsyah Azikin yang juga Bupati Bantaeng saat ini.
 
Hadir juga Ketua DPN IKAPTK yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik.
 
Bukan hanya loyalitas, tetapi bekerja profesional turut sama pentingnya. Profesional melaksanakan tugas dan penuh integritas. Dengan kualitas seperti ini maka sumber daya manusia tersebut tenaga dan kontribusinya akan tetap dan terus digunakan dalam pemerintahan, tidak menjadi korban politik. 
 
"Insyaallah karena integritas kita, profesionalisme kita, kita akan terpakai, tidak akan pernah kita menjadi korban politik," sebutnya.
 
Ia menyebutkan Pilkada dapat memakan korban, terutama bagi yang tidak paham pemerintahan. 
 
"Harusnya, selesai Pilkada, sama apa yang dilakukan Pak Bupati Bantaeng, kepala dinasnya masih itu-itu saja. Karena memang saya ajak untuk tidak ikut berpolitik, saya ingatkan siapa yang ikut berpolitik pada saatnya nanti anda akan merasakan (akibatnya)," ujarnya.
 
Ia mengakui bahwa alumni IPDN adalah gudang orang-orang ahli pemerintahan, mereka sangat diperlukan dalam mengurus negara yang kaya sumber daya ini.
 
"Tinggal mengurus negara ini dengan benar, pemerintah hadir, masyarakat mau berubah untuk kemajuan," ucapnya.
 
Beberapa hal lain yang juga disampaikan pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat, pemerintaj provinsi mensupport pemerintah daerah, dan Sulsel pekan ini keluar dari zona merah Covid-19.
 
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kongres Provinsi IKAPTK Sulawesi Selatan dengan mengangkat tema Solid dan Sinergi Membangun Negeri ini dimulai 8- 10 Oktober 2020.
 
Kongres diawali dengan kegiatan seminar nasional dengan Tema Berpemerintahan di Masa Pandemi.
Page 1 of 8

Media Siber Tokcernews.com, adalah media siber yang hadir untuk menyajikan informasi fakta, terhangat, terkini, dan terpopuler demi melayani kebutuhan masyarakat pembaca dalam peran sertanya membangun bangsa.

Tautan Informasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree