TokcerNews.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, kembali membuka ruang dialog dan meminta masukan dari berbagai pihak terkait Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw, yang telah disahkan dan menimbulkan ekses di berbagai tempat. Sabtu siang, masukan ataupun saran dari 23 rektor PTN/PTS dihimpun untuk disampaikan ke Presiden.
 
Gubernur memandu dan memimpin langsung jalannya diskusi yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD, Kapolda dan Forkopimda lainnya. 
 
"Kami melakukan koordinasi, komunikasi kepada semua pihak. Kita tahu persis elemen mahasiswa juga ikut memprotes Undang-undang Cipta Kerja. Makanya, seluruh rektor kita kumpulkan hari ini untuk menyamakan visi kita tentang Undang-undang Omnibuslaw," kata Nurdin Abdullah usai dialog di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
 
Komunikasi juga dilakukan dengan elemen mahasiswa dan serikat pekerja. Bagi Nurdin Abdullah, berdialog adalah hal yang sangat penting. 
 
"Kalau kita bisa berdialog, kenapa kita turun ke jalan, apalagi merusak fasilitas negara yang notabenenya adalah uang rakyat yang dipakai membangun. Sehingga, kita di Sulsel ini lebih pada menyelesaikan masalah melalui dialog," ujarnya.
 
Dialog dan diskusi dengan rektor ini menimbulkan harapan untuk menjaga ketenangan, ketentraman dan kedamaian Sulsel. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 yang juga masih menjadi fokus persoalan yang harus diselesaikan.
 
Ia juga menyatakan sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, sebagai kaum intelektual dan agen perubahan bangsa.
 
Terkait draft undang-undang ini, Nurdin Abdullah mengaku telah mendalami isinya, tetapi belum seluruhnya. Ia menilai manfaatnya jauh lebih besar. 
 
Beberapa poin disampaikannya. Misalnya, mahasiswa yang memiliki jiwa wirausaha/entrepreneurship dengan mudah membentuk UMKM. Demikian juga untuk membuat Perseroan Terbatas (PT), tidak perlu lagi dengan persyaratan Rp 100 juta sebagai modal awal. 
 
"Inikan bagi adek-adek mahasiswa yang punya jiwa enterpreneur bisa segera menciptakan lapangan kerja, membangun usaha karena persyaratannya dimudahkan," ujarnya.
 
Bagi tenaga kerja/buruh jika dulunya diPHK masih harus berjuang memperjuangkan pesangon mereka. Dengan undang-undang ini, maka pemerintah sudah memback-up dengan upaya dapat mempidanakan perusahaan yang tidak membayar pesangon bagi karyawan yang diberhentikan.
 
"Banyak hal lain yang memudahkan masyarakat kita. Saya kira patut kita apresiasi terlepas dari kelemahan daripada Undang-undang Omnibuslaw ini. Tapi saya melihat inilah saatnya Indonesia berubah," imbuhnya.
 
Undang-undang ini juga hadir, agar Indonesia menjadi salah satu tujuan relokasi industri. Sebab selama ini negara lain di Asia lebih dilirik seperti Cina, Vietnam, Laos dan Myanmar.
 
"Kenapa Indonesia tidak menjadi salah satu tujuan relokasi industri dari luar, bahkan mereka cenderung ke Cina, Vietnam, Laos dan Myanmar. Itu karena mereka sangat memahami kita terlalu banyak aturan, aturannya tumpang tindih, birokrasi yang panjang dan berbelit-belit," jelasnya.
 
Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam, mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Nurdin Abdullah dalam menghadapi demonstran dan mengakomodir tuntutan mereka.
 
"Jadi Pak Gubernur ini kalau menghadapi mahasiswa itu tampilannya bukan sebagai gubernur, tetapi tampilannya sebagai seorang pengajar," ungkapnya.
 
Sedangkan, Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Dr Basri Modding, memaparkan kondisi civitas akademika UMI selama proses dan dinamika undang-undang ini. Termasuk, seorang dosen yang dilaporkan jadi korban salah tangkap polisi pada 8 Oktober lalu.
 
Ia juga mengapresiasi upaya gubernur dalam mendengarkan masukan dari pihak kampus yang membuka ruang dialog. "Ini adalah ciri khas pemerintah yang melayani, bukan dilayani," imbuhnya.
TokcerNews.com, Makassar - Kegiatan bersepeda bukan hanya aktivitas olahraga belaka. Namun, sejatinya memiliki misi edukasi, kampanye, advokasi, bahkan sosial ekonomi.
 
Hal ini menjadi salah satu poin yang dibicarakan oleh Ketua Bike2Work (B2W) Indonesia, Poetoet Soedarjanto, saat diterima Gubernur Sulawesi Selatan, H.M. Nurdin Abdullah, Sabtu pagi, 17 Oktober 2020.
 
Sebagai wadah bagi para pegiat sepeda di seluruh Indonesia, Bike2Work Indonesia menganggap bahwa kolaborasi manis antara Pemerintah Provinsi, termasuk dengan pemerintah kota dan  kabupaten. Merupakan kunci sukses terciptanya moda transportasi terintegrasi yang aman, nyaman, sehat, manusiawi, dan mampu mengurangi beban subsidi BBM, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi masalah polusi baik suara maupun udara. 
 
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Nurdin Abdullah memberikan respon positif. Bahkan ia membuat tulisan tangan secara spontan untuk mengajak warganya memilih sepeda sebagai alat transportasi harian.
 
"Saya juga berharap sepeda bisa menjadi last mile (pengiriman barang) dan first mobility (mobilitas pertama) bagi warga Makassar," kata Nurdin Abdullah dengan antusias.
 
Pada kesempatan yang sama, Poetoet Soedarjanto menyerahkan copy surat Kemenhub terkait arahan untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi pesepeda. 
 
Dan ia menambahkan bahwa Bike2Work Indonesia juga akan berkomitmen mendukung pendidikan dan tourisme di Sulawesi Selatan. Misalnya dengan event Ride2East dan event-event lainnya. 
 
Pertemuan santai dan penuh canda ini juga turut hadir Korwil Bike2Work Bantaeng, Syahrul Bayan dan Ketua Sepeda Lipat Makassar Om Yuli Pry.
 
Diketahui, B2W adalah gerakan moral yang lahir dari keprihatinan akan kemacetan, pemborosan energi dan meningkatnya polusi yang akan berakibat pada degradasi kecerdasan mental. Berawal dari sekelompok penggemar kegiatan sepeda gunung (Komunitas Jalur Pipa Gas) lahirlah Bike to Work Community yang kemudian dideklarasikan di Balaikota DKI Jakarta pada Agustus 2005 yang dihadiri kurang lebih 750 pesepeda dari berbagai komunitas.
BBMKG Wilayah IV Makassar melakukan sosialisasi dampak La Nina di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, di Jalan Sungai Tangka, Sabtu pagi, 17 Oktober 2020. Fhoto Istimewa.
 
TokcerNews.com, Makassar - Fenomena La Nina diperkirakan terus berkembang mencapai intensitas moderat pada akhir 2020 dan mulai meluruh pada Januari-Febuari 2021. Dampaknya pada peningkatan curah hujan bulanan antara 20 hingga 40 persen di atas normal. 
 
"Ini sekarang La Nina, yaitu peningkatan curah hujan yang tinggi itu sedang meningkat, dari indeks lemah ke moderat," kata Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar (BBMKG Wilayah IV Makassar), Darmawan.
 
Hal itu disampaikan Darmawan saat BMKG melakukan sosialisasi dampak La Nina di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, di Jalan Sungai Tangka, Sabtu pagi, 17 Oktober 2020.
 
Lanjutnya, untuk Sulsel sendiri belum masuk sepenuhnya musim hujan, dimana Pulau Jawa sudah mulai masuk, sehingga dampaknya perlu di antisipasi.  
 
Adapun prakiraan curah hujan untuk musim hujan tahun 2020/2021 Sulawesi Selatan, wilayah pantai barat akan masuk di November. Awal November sudah mulai masuk musim penghujan. Puncaknya diperkirakan pada bulan Januari.
 
Seiring kenaikan curah hujan, La Nina berpotensi meningkatkan risiko banjir dan membuat lahan pertanian terendam. 
 
Untuk mengatasinya dampaknya, BMKG memberikan saran agar saluran air di lahan pertanian mesti diperlebar dan memastikan aliran air tidak ada hambatan.
 
"Bisa mengantisipasi DAS-DAS yang mungkin kita prediksi akan menjadikan banjir bandang. Sehingga kejadian di Bantaeng dan Luwu Raya tidak terjadi lagi," sebutnya.
 
Adanya puncak musim hujan dan ada pengaruh La Nina perlu diantisipasi oleh seluruh stakeholder untuk mengantisipasi dampaknya. 
 
"Dan BMKG sudah siap dengan sistem peringatan dini yang tersebar di Wilayah Sulsel untuk membantu memberikan peringatan dini dan membantu memantau perkembangan kondisi cuaca yang terjadi," sebut Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, Hartanto.
 
Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengantisipasi dampaknya di berbagai sektor. Koordinasi antarpemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, yang wilayahnya dilintasi sungai menjadi penting. 
 
Ini diperlukan untuk mengoptimalisasi tata kelola air terintegrasi dari hulu hingga hilir.
 
Sehingga selanjutnya, BMKG meminta agar gubernur dan bupati serta wali kota dapat mensosialisasikan hal ini. Kemudian BMKG akan membuat pertemuan dengan bupati dan wlai kota se Sulsel.
 
Sedangkan, Gubernur Sulawesi-Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah merespon baik hal ini dan akan mengkoordinasikan dengan pimpinan daerah di Sulsel.
 
"Ini akan kita sosialisasikan dan menghubungi semua bupati dan wali kota. Untuk kita bahas secara mendalam," sebutnya.
Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah. Istimewa Fhoto (TOKCERNEWS/dok: Pemprov Sulsel).
 
TokcerNews.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Provisni Sulsel dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Rabu, 14 Oktober 2020.
 
Penandatanganan ini dilakukan secara sirkuler menindaklanjuti usulan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Pemprov Sulsel. Adapun besar PEN untuk Sulsel sebesar Rp1,388 triliun.
 
Hadir juga, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT SMI (Persero).
 
Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah menyebutkan Pemerintah Provinsi Sulsel dengan dukungan Pemerintah Pusat terus berupaya melakukan percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19, baik dari sisi pelayanan kesehatan, kehidupan sosial dan pemulihan ekonomi.
 
"Terima kasih atas support dan amanah dalam bentuk sinergitas pusat dan daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional khususnya di Sulsel ini. Insyaallah kami akan maksimalkan amanah ini. Tentunya dengan berharap bimbingan dan petunjuk untuk optimalisasi penyelenggaraan program pemulihan ekonomi nasional," kata Nurdin Abdullah.
 
Lanjutnya, Sulsel menjadi salah satu provinsi di KTI yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun tidak bisa di pungkiri bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan luar biasa terhadap seluruh sektor perekonomian daerah. 
 
Sulsel juga mengalami kontraksi. Di sisi lain sektor pertanian tetap tumbuh di atas 2,4 persen dengan kontribusi sebesar 24,81 persen. Demikian juga ekspor tetap tumbuh positif menjadi 11,17 persen, bahkan konsumsi listrik tumbuh di atas 4 persen di masa pandemi. Sektor yang mengalami kontraksi adalah konstruksi, perdagangan dan industri. Untuk itu alokasi PEN Pemerintah Pusat ini menjadi solusi untuk mengakomodir sektor tersebut.
 
"Kami sejak awal pandemi telah mendorong dengan maksimal berbagai kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD. Namun, sangat dapat dipahami bahwa refocusing dan relokasi anggaran menjadi kewajiban kita semua bukan saja pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama," sebutnya.
 
Imbuhnya, penyusuaian alokasi beberapa kegiatan strategis harus berpacu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Termasuk memanfaatkan potensi non-APBD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. 
 
Potensi APBD yang ada selain dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi pada bagian lain juga menempuh kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga keseimbangan fiskal dan juga mendorong akselerasi pembangunan antar daerah wilayah di Sulawesi Selatan.
 
Hal ini dilakukan mengingat kondisi dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami pemotongan alokasi. Termasuk dihapusnya beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK sehingga sangat menyulitkan daerah untuk mendorong sektor konstruksi. Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah daerah ini hingga saat ini telah mencapai Rp600 miliar.
 
Diharapkan PEN yang merupakan fasilitas dari Pemerintah Pusat diharapkan dimanfaatkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
 
Sulsel sendiri di tengah keterbatasan pendanaan, upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui infrastruktur tidak dikurangi, masih terus ditingkatkan bahkan semakin baik.
 
Progres realisasi APBD Sulsel menempati posisi nomor enam di antara 34 provinsi lainnya.
 
Diketahui, sebelumnya, Pemerintah Pusat juga telah menempatkan dana PEN untuk sektor perbankan di Bank Sulselbar senilai Rp1 trilyun (13/10/2020) kemarin.
 
Pemprov dan DPRD Sulsel menyetujui pinjaman tersebut pada pengesahan Perda APBD-P Sulsel 2020 saat rapat paripurna DPRD Sulsel, Rabu, 30 September lalu.
 
Secara statistik pendapatan daerah Sulsel pada APBD 2020 Rp10,46 triliun dengan PAD Rp4,56 trilyun, Dana Transfer Rp5,82 trilyun dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah Rp78,1 milyar. Sedangkan APBD-P 2020 Rp9,78 trilyun dengan rincian PAD Rp4,08 trilyun, Dana Transfer Rp5,55 trilyun dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah 146,2 miliar. 
 
Untuk Belanja Daerah pada APBD 2020 sebesar Rp10,69 trilyun dengan rincian Belanja Langsung Rp3,15 milyar dan Belanja Tidak Langsung Rp7,54 milyar. Sedangkan, pada APBD-P 2020 Rp10,85 trilyun dengan Belanja Langsung Rp3,30 trilyun dan Belanja Tidak Langsung Rp7,55 trilyun.
BKPM-RI, Achmad Idrus (kiri) dan Kepala Dinas PTSP Sulsel, Jayadi Nas (kanan), di Hotel Claro Makassar, Rabu, 13 Oktober 2020. Istimewa Fhoto(TOKCERNEWS/HO- dok Pemprov Sulsel).
 
TokcerNews.com, Makassar - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Achmad Idrus, mengajak investor nasional agar menjadikan investor lokal sebagai partner saat menanam modal di Sulsel. 
 
"Kalau ada investor datang dari Jakarta atau dari luar mestinya partner dari pengusaha lokal, sehingga jangan sampai ada kasus-kasus sosial antara pengusaha nasional dengan lokal, itu sangat penting," kata Achmad Idrus saat Mewakili Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, di Hotel Claro Makassar, Rabu, 13 Oktober 2020. 
 
Kegiatan yang dipelopori Kepala Dinas PTSP Sulsel ini diharapkan bukan hanya di tingkat Provinsi Sulsel saja, namun harus diperluas hingga kabupaten kota se-Sulsel. 
 
"Penyebaran investasi yang melebar sampai ke kabupaten kota. Ini harus diketahui," ujarnya. 
 
Untuk memberikan kenyamanan terhadap investor, sangat diperlukan fasilitas infrastruktur yang mendukung. Seperti pelabuhan, bandara dan jalan, ini semua akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. 
 
"Image itu harus kita hilangkan mulai dari Makassar, mulai dari Sulawesi Selatan, agar investor dari luar juga merasa nyaman ketika menanam modal di daerah," jelasnya. 
 
Sementara itu, Kepala Dinas PTSP Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan, maksud dan tujuan rapat koordinasi PTSP kabupaten kota se-Sulsel, bertujuan untuk memfokuskan penyamaan persepsi serta menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. 
 
"Pertama, peningkatan dan percepatan pelayanan perizinan dengan sistem digital, dalam mendorong digitalisasi pelayanan di Sulsel," ungkapnya. 
 
Menurut dia, saat ini hampir semua pelayanan dilakukan secara digital. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap investor, baik domestik maupun internasional. 
 
"Ini semua berkat dorongan dari Bapak Gubernur Sulsel, sehingga praktis semua pelayanan di PTSP Sulsel telah berlangsung secara digital. Saya berharap, mudah-mudahan sebentar Bapak Gubernur dan seluruh bupati akan melakukan MoU tentang seluruh perizinan, yang selama ini dilakukan di Pemprov Sulsel, itu kami berikan kepada pemerintah kabupaten kota. Dan pelayanan ini juga, kami berharap bisa sampai juga di tingkat desa dan kelurahan," jelasnya.
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah (kiri) MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo (tengah). Istimewa Fhoto. (TOKCERNEWS/HO- dok: Pemprov Sulsel).
 
TokcerNews.com, Makassar - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Achmad Idrus, mengakui, Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah penggerak ekonomi untuk Indonesia Bagian Timur. 
 
"Pergerakan ekonomi di Indonesia Bagian Timur itu digerakkan oleh Sulawesi Selatan. Sehingga, PTSP itu harus dikuatkan karena untuk melayani perizinan jangan sampai berbelit-belit, jangan sampai beralasan macam-macam," ungkap Achmad Idrus mewakili Kepala BKPM RI, di acara Rapat Koordinasi Mengenai Perizinan, di Hotel Claro Makassar, Rabu, 14 Oktober 2020. 
 
Acara yang dihadiri langsung Menpan-RB RI, Deputi BKPM RI, Kepala BI Wilayah Sulsel, Kapolda Sulsel, Sekprov Sulsel dan seluruh bupati wali kota se-Sulsel ini, menurut Achmad Idrus sangat penting untuk diikuti demi mempermudah perizinan dan memanjakan investor. 
 
"Rapat ini sangat penting bagi investor, khususnya di Sulawesi Selatan. Agar dapat terciptanya iklim investasi dan dapat diciptakan beberapa hal, terutama perbaikan pelayanan perizinan," katanya. 
 
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, mengaku, saat ini Dinas PTSP Sulsel sudah mengikuti perkembangan zaman dengan semua pelayanan perizinan serba dipermudah dengan sistem digital. 
 
Menurut Nurdin Abdullah, Pemerintah Sulsel menyamakan visi dan persepsi dengan pemerintah kabupaten dan kota tentang penting menyederhanakan izin untuk kemajuan investasi.
 
"Selama ini, PTSP penuh setiap hari. Yang banyak itu dari mahasiswa, dosen, urus izin penelitian itu bisa sepuluh hari. Sekarang ini tinggal 40 menit bisa diprint di rumah. Kita harus mengikuti kecepatan Bapak Menpan-RB, cara kerjanya harus kita ikuti, karena takutnya turun kebijakan baru, kita belum jalan.  Terima kasih Pak Menteri, telah memberikan kepada kami di daerah tuntunan," tutupnya. 
Page 6 of 15

Media Siber Tokcernews.com, adalah media siber yang hadir untuk menyajikan informasi fakta, terhangat, terkini, dan terpopuler demi melayani kebutuhan masyarakat pembaca dalam peran sertanya membangun bangsa.

Tautan Informasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree