TokcerNews.com, Makassar - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Achmad Idrus, mengakui, Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah penggerak ekonomi untuk Indonesia Bagian Timur. 
 
"Pergerakan ekonomi di Indonesia Bagian Timur itu digerakkan oleh Sulawesi Selatan. Sehingga, PTSP itu harus dikuatkan karena untuk melayani perizinan jangan sampai berbelit-belit, jangan sampai beralasan macam-macam," ungkap Achmad Idrus mewakili Kepala BKPM RI, di acara Rapat Koordinasi Mengenai Perizinan, di Hotel Claro Makassar, Rabu, 14 Oktober 2020. 
 
Acara yang dihadiri langsung Menpan-RB RI, Deputi BKPM RI, Kepala BI Wilayah Sulsel, Kapolda Sulsel, Sekprov Sulsel dan seluruh bupati wali kota se-Sulsel ini, menurut Achmad Idrus sangat penting untuk diikuti demi mempermudah perizinan dan memanjakan investor. 
 
"Rapat ini sangat penting bagi investor, khususnya di Sulawesi Selatan. Agar dapat terciptanya iklim investasi dan dapat diciptakan beberapa hal, terutama perbaikan pelayanan perizinan," katanya. 
 
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, mengaku, saat ini Dinas PTSP Sulsel sudah mengikuti perkembangan zaman dengan semua pelayanan perizinan serba dipermudah dengan sistem digital. 
 
Menurut Nurdin Abdullah, Pemerintah Sulsel menyamakan visi dan persepsi dengan pemerintah kabupaten dan kota tentang penting menyederhanakan izin untuk kemajuan investasi.
 
"Selama ini, PTSP penuh setiap hari. Yang banyak itu dari mahasiswa, dosen, urus izin penelitian itu bisa sepuluh hari. Sekarang ini tinggal 40 menit bisa diprint di rumah. Kita harus mengikuti kecepatan Bapak Menpan-RB, cara kerjanya harus kita ikuti, karena takutnya turun kebijakan baru, kita belum jalan.  Terima kasih Pak Menteri, telah memberikan kepada kami di daerah tuntunan," tutupnya. 
TokcerNews.com, Makassar - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Achmad Idrus, mengakui, Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah penggerak ekonomi untuk Indonesia Bagian Timur. 
 
"Pergerakan ekonomi di Indonesia Bagian Timur itu digerakkan oleh Sulawesi Selatan. Sehingga, PTSP itu harus dikuatkan karena untuk melayani perizinan jangan sampai berbelit-belit, jangan sampai beralasan macam-macam," ungkap Achmad Idrus mewakili Kepala BKPM RI, di acara Rapat Koordinasi Mengenai Perizinan, di Hotel Claro Makassar, Rabu, 14 Oktober 2020. 
 
Acara yang dihadiri langsung Menpan-RB RI, Deputi BKPM RI, Kepala BI Wilayah Sulsel, Kapolda Sulsel, Sekprov Sulsel dan seluruh bupati wali kota se-Sulsel ini, menurut Achmad Idrus sangat penting untuk diikuti demi mempermudah perizinan dan memanjakan investor. 
 
"Rapat ini sangat penting bagi investor, khususnya di Sulawesi Selatan. Agar dapat terciptanya iklim investasi dan dapat diciptakan beberapa hal, terutama perbaikan pelayanan perizinan," katanya. 
 
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, mengaku, saat ini Dinas PTSP Sulsel sudah mengikuti perkembangan zaman dengan semua pelayanan perizinan serba dipermudah dengan sistem digital. 
 
Menurut Nurdin Abdullah, Pemerintah Sulsel menyamakan visi dan persepsi dengan pemerintah kabupaten dan kota tentang penting menyederhanakan izin untuk kemajuan investasi.
 
"Selama ini, PTSP penuh setiap hari. Yang banyak itu dari mahasiswa, dosen, urus izin penelitian itu bisa sepuluh hari. Sekarang ini tinggal 40 menit bisa diprint di rumah. Kita harus mengikuti kecepatan Bapak Menpan-RB, cara kerjanya harus kita ikuti, karena takutnya turun kebijakan baru, kita belum jalan.  Terima kasih Pak Menteri, telah memberikan kepada kami di daerah tuntunan," tutupnya. 
Dr. Ir. Jumain Appe dengan Prof HM Nurdin Abdullah, pada saat tanya jawab pada lomba anugerah pemerintah inovatif, Selasa, 13 Oktober 2020. Istimewa Fhoto. (TOKCERNEWS/HO- dok: Pemprov Sulsel).
 
TokcerNews.com, Makassar - Plt Deputi Bidang Penguatan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Dr. Ir. Jumain Appe, mengaku, ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah sangat bagus, bahkan sudah berada di atas rata-rata nasional. 
 
"Kita akan meningkatkan ekonomi atau paling tidak kita pertahankan di dalam rangka tetap menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih bagus dan saya kira (Sulsel) sudah berada di atas rata-rata nasional," jelas Jumain, saat tanya jawab pada lomba anugerah pemerintah inovatif, Selasa, 13 Oktober 2020. 
 
Selain itu, kata Jumain, seiring dengan masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dituntut untuk berinovasi dalam penanganan Covid-19. 
 
"Saya kira sejalan dengan apa yang dibicarakan oleh pemerintah pusat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional, dan menerapkan berbagai protokol di dalam aspek kesehatan," ungkapnya. 
 
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, mengatakan, pada perlombaan ini Sulsel sudah berhasil mengambil juara satu. Olehnya itu, ia berharap kepada dewan juri agar memberikan kesempatan kepada provinsi lain untuk meraih juara. 
 
"Izin menyampaikan saran pak, kami Sulsel tahun lalu sudah mendapatkan Budi Praja, jadi kalau bisa diberikan kepada daerah lain," tuturnya. 
 
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Riset dan Teknologi ini diikuti Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Perguruan Tinggi, Industri, dengan dewan juri, Ketua: Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si., anggota Drs. Matheos Tan, MM; Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D.; Prof. Martani Husaeni; Dr. Arman Hakim Nasution; Dr. Ir. Endang. S. Sunaryo MSc., Ir. Bahran Andan dan moderator Dr. Idwan Suhardi. 
 
Diketahui, Sulsel berhasil meraih juara satu pada lomba tahun 2019 lalu dengan juara kategori Budi Praja dan Budi Karya. Dan pada lomba ini diikuti enam provinsi se-Indonesia, Sulsel, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur. 
"Harus tetap kerja keras. Penilaian sukses dari presiden itu justeru jadi motivasi untuk tetap kerja dengan sistimatis."
 
TokcerNews.com, Makassar - Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah meminta kepada tim inti penanggulangan covid 19, untuk tetap kerja keras dan tidak boleh kebdor meski ada penilaian sukses dari Presiden Joko Widodo.
 
Dalam rapat terbatas Senin 12 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menganjurkan provinsi lain mencontoh Sulsel dan Jawa Timur dalam penanganan covid 19.
 
Nurdin Abdullah memanggil tim ahli dari FKM Unhas yang menangani covid 19 di Gubernuran, Senin 12 Oktober 2020. 
 
Bergabung dalam acara makan malam yang dirangkaikan dengan diskusi ringan tentang covid 19 itu Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Ichsan Mustari, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas Prof Budu, Dekan Fakultas FKM Unhas, dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulsel Husni Thamrin dan relawan covid 19 Sulsel.
 
Pakar epifemologi Fakultas Kesehatan Masyafakat Unhas, Prof Ridwan Amiruddin menjelaskan, penilaian Presiden Jokowi bahwa Sulsel sukses dalam penanganan covid justru menjadi motivasi untuk tetap mawas diri.
 
"Harus tetap kerja keras. Penilaian sukses dari presiden itu justeru jadi motivasi untuk tetap kerja dengan sistimatis," katanya.
 
Pada kesempatan itu, gubernur meminta kepada tim penanggulangan covid 19 Sulsel untuk menentukan rumah sakit penangan covid 19 di daerah.
 
"Akan ada rumah sakit pusat penanganan covid secara regional. Misal di Palopo untuk tangani covid se Luwu raya," katanya.
 
Ada juga rumah sakit pusat penanggulangan covid wilayah Bosowa. Di Bulukumba untuk wilayah Sulsel bagian selatan. Rumah sakit di Parepare untuk rujukan pasien covid di Ajatappareng dan sekitarnya.
 
"Penanganannya dibimbing dan disupervisi oleh tim dari provinsi. Penetapan rumah sakit regional untuk mendekatkan pelayanan," jelas Prof Ridwan.
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, ditengah -tengah ratusan massa aksi, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 Oktober 2020. 
 
TokcerNews.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, mengaku akan segera menyampaikan hasil kajian bersama serikat buruh, serikat pekerja, mahasiswa dan elemen lainnya, kepada Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo. 
 
Nurdin Abdullah menjelaskan, pertemuan hari ini bukan akhir dari pembahasan mengenai UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw,  sebab pihaknya akan mengundang serikat buruh, serikat pekerja, mahasiswa dan elemen lainnya untuk membahas lebih lanjut dan hasilnya akan diserahkan secara langsung kepada Presiden Jokowi. 
 
"Hari ini kita seluruh serikat pekerja, serikat buruh, kita duduk bersama untuk mencari titik temu hadirnya Omnibuslaw ini. Ini belum final, tetapi kita akan bertemu kembali setelah kita mengkaji semua hal-hal yang perlu kita kaji dan nanti kita akan serahkan langsung ke Bapak Presiden, karena memang arahan Bapak Presiden seperti itu," jelasnya, Senin, 12 Oktober 2020. 
 
Menurut dia, serikat buruh, serikat pekerja ini sangat bersemangat untuk membahas mengenai UU Cipta Kerja. Disamping itu, mereka sangat setuju dengan menciptakan lapangan kerja. 
 
"Kalau dilihat semangat dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh semangatnya sama. Beliau setuju menciptakan lapangan kerja, tetapi beliau berharap mereka jangan sampai dirugikan, kan itu saja," katanya. 
 
Ia menambahkan, Omnibuslaw ini sangat jelas bagaimana menciptakan Indonesia ini menjadi ramah investasi. "Tentu beliau sangat berharap supaya undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu jangan diotak-atik, itu permintaan beliau, saya kira ini sangat penting sekali," tutupnya. 
"Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor 100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak." 
 
TokcerNews.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menjelaskan bagaimana tentang UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw ditengah-tengah ratusan massa aksi, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 Oktober 2020. 
 
"Anak-anak ku sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, tentu kalian semua adalah agen perubahan untuk Indonesia," tegas Nurdin Abdullah yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh massa aksi. 
 
Dia mengaku, dirinya merupakan bagian dari dunia pendidikan, tentu akan berdiri bersama dengan adik-adik mahasiswa dibawah terik matahari, bersama Ketua DPRD Sulsel, Pangdam Hasanuddin dan Kabinda Sulsel. 
 
"Saya bagian dari dunia pendidikan, kebetulan diamanahkan menjadi Gubernur. Mohon didengarkan baik-baik, karena saya yakin dan percaya, kalau ada yang bertanya apa itu Omnibuslaw pasti banyak yang belum mengetahui, termasuk kita semua ini karena ini baru," ungkapnya. 
 
Sebelumnya, Nurdin Abdullah menjelaskan poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja tersebut. Pertama, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan izin secara gratis. Kedua, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak diwajibkan lagi untuk menyetor sejumlah uang sebelum diberikan izin. 
 
Ketiga, pendirian koperasi tidak diwajibkan untuk memiliki anggota banyak sebagai syarat untuk diberikan izin membangun koperasi. 
 
"Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor 100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak," jelasnya, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 September 2020. 
 
Begitu juga untuk teman-teman serikat pekerja mendapatkan perlindungan secara khusus soal pesangon. Menurut dia, sebelum Omnibuslaw bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya sanksi perdata, sementara Omnibuslaw langsung kena pidana. 
 
"Harus teman-teman serikat tahu, kalau dulu pesangon tidak dibayarkan oleh perusahaan itu adalah undang-undang perdata, tapi dengan undang-undang Omnibuslaw ini pesangon nggak dibayar pidana. Itukan menguatkan," urainya. 
 
Meskipun pekerja terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK) memang ada pengurangan sebelumnya dibayar 32 kali gaji, di Omnibuslaw dikurangi menjadi 25 kali gaji. Pengurangan jumlah pembayaran pesangon ini menurut dia untuk mengurangi beban perusahaan, namun sisa pembayaran yang tidak dibayarkan perusahaan akan ditanggung asuransi. 
 
"Pesangon memang ini juga tentu harus kita pahami, bahwa yang tadinya di PHK diberikan 32 kali gaji, terus turun menjadi 25, itu untuk meringankan beban pengusaha, tetapi sisanya itu kewajiban negara untuk menambahkan lewat asuransi. Jadi ini sebenarnya kita ingin petik lahirnya Omnibuslaw ini cipta lapangan kerja memang tentu tidak semuanya bisa kita akomodir," tutupnya. 
Page 7 of 15

Media Siber Tokcernews.com, adalah media siber yang hadir untuk menyajikan informasi fakta, terhangat, terkini, dan terpopuler demi melayani kebutuhan masyarakat pembaca dalam peran sertanya membangun bangsa.

Tautan Informasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree