Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, pada saat membuka Rapat Kerja dengan tim korsupgas KPK di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa 10 November 2020. Foto: Istimewa.
 
TOKCERNEWS.COM, MAKASSAR - 
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel yang dianggap membandel diserahkan langsung ke Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. 
 
Pernyataan Nurdin aabdullah itu terkait adanya temuan penggunaan keuangan yang tidak sesuai posnya atwu ada yang melebihi dari porsi anggaran.
 
Bupati Bantaeng periode 2008 - 2018 ini dimintai penjelasan usai membuka Rapat Kerja dengan tim korsupgas KPK di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa 10 November 2020.
 
"Yang kita butuhkan, bagaimana APIP segera menuntaskan teman-teman itu. Ada beberapa OPD ditemukan penyimpangan anggaran sejal 2017.  Itu kan kecil-kecil. Sebenarnya itu pengembalian. Makanya KPK minta supaya itu segera direalisasikan," jelas Nurdin Abdullah.
 
Nurdin Abdullah memgharapkan, kepada kepala OPD untuk segera selesaikan. 
 
"Kalau itu direalisasikan itu cepat selesai, tapi bagi yang bandel yang tidak mau mengembalikan, ya tentu kita serahkan kepada aparatur penegak hukum," tegas Nurdin Abdullah, usai rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sulsel, Selasa, 10 November 2020. 
 
Menurut dia, kenapa harus diserahkan kepada APH yang dianggap bandel, supaya mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. 
 
Bahkan, kata Nurdin, APIP sudah sangat ramah dengan memberikan waktu kepada OPD untuk melakukan pengembalian. 
 
"Kenapa ini harus kita lakukan, supaya ada efek jera, jangan dianggap enteng hal yang seperti itu. Sebenarnya sudah sangat arif APIP ini memberi peringatan bahwa ada sekian besar yang harus melakukan pengembalian, mungkin sesuai dengan yang harus digantikan," tegasnya. 
 
Hal tersebut berdasarkan penegasan dari pikah Korsupgah KPK dan ditandai dengan kehadiran Koordinator Wilayah 8 KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, hari ini, Selasa, 10 November 2020. 
 
"Yang pasti Korsupgah menegaskan kepada kita. Kita lanjutkan program pencegahan karena itu jauh lebih penting," tutupnya.*(rls).
TOKCERNEWS.COM, MAKASSAR -
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah menjelaskan, bahwa secara umum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang akan datang secara struktur, Ranperda APBD mengalami perubahan mendasar, dari sebelumnya Belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka pada APBD TA.2021, Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
 
"Sebagai gambaran umum, Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan target tiga pendapatan daerah ditetapan sebesar Rp10,44 trilyun lebih yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,70 trilyun lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp5.57 trilyun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp168,95 milyar lebih," sebut Nurdin Abdullah.
 
Hal itu disampaikan Nurdin pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
 
Terkait dengan target belanja daerah maka Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan target Belanja Operasi sebesar Rp7,13 trilyun lebih yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp3,44 trilyun lebih; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,47 trilyun lebih; Belanja Hibah sebesar Rp.2,20 trilyun lebih yang sebagian besar diperuntukkan untuk Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Sosial sebesar Rp7,61 milyar rupiah.
 
Selanjutnya Belanja Modal sebesar Rp931,45 milyar lebih; dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp150 milyar serta Belanja Transfer sebesar Rp2,52 trilyun lebih yang terdiri atas Bagi Hasil sebesar Rp1,61 trilyun lebih dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp914,35 milyar lebih. 
 
"Dari komposisi alokasi masing-masing belanja tersebut, secara khusus kami sampaikan, bahwa dalam rancangan Perda APBD ini, untuk Belanja Pegawai masih tetap dialokasikan pemberian TPP kepada segenap ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," jelasnya.
 
Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa rata-rata dipengaruhi oleh belanja yang sifatnya diserahkan kepada masyarakat walaupun secara substansi merupakan barang modal. Akan tetapi karena sifatnya akan diserahkan kepada masyarakat untuk percepatan pemulihan ekonomi, terkhusus sektor pertanian maka berdasarkan Standar Penyusunan APBD ditempatkan pada pos Belanja Barang dan Jasa.
 
Imbuh Nurdin, terkait dengan Belanja Daerah APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp10,77 trilyun lebih, pada intinya telah mengakomodir anggaran mandatory spending yang terdiri atas belanja Fungsi Pendidikan sebesar 38,60 persen dari total Belanja Daerah; Anggaran Kesehatan sebesar 13,19 persen dari total Belanja Daerah di luar Gaji; Anggaran Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,34 persen dari Total Belanja Daerah dan Alokasi Anggaran Penguatan APIP sebesar 0,3 persen dari total Belanja Daerah, termasuk alokasi untuk enam urusan yang menjalankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Selanjutnya berdasarkan struktur APBD, maka terdapat pos pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA sebesar Rp280,8 milyar lebih dan pos pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp151,1 milyar lebih yang rencananya akan dipergunakan untuk pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp50 milyar, Penyertaan modal daerah sebesar Rp55 milyar dan Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo sebesar Rp46,16 milyar.
 
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan sesuai dengan penjelasan/keterangan serta alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
 
Gubernur berharap, berharap pembahasan dua rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut dapat berjalan lancar dan tepat waktu. 
 
"Kepada para pimpinan OPD, saya harapkan untuk dapat mengikuti secara tuntas proses penyusunan perda ini, serta dapat mengawal kebijakan-kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah," pungkasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah saat memberi sambutan pada Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulawesi Selatan. (Fhoto: Istimewa). 
 
TokcerNews.com, Bantaeng - Alumnus Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan diminta untuk memiliki loyalitas pengabdian pada bangsa dan negara. Karena hal ini yang paling penting.
 
"Bukan pada personal, silaturahmi harus tetap kita jaga, tetapi loyalitas itu penting sekali. Saya kira kalau ini kita lakukan, pemerintahan ini luar biasa, dan percepatan pembangunan akan kita capai sangat luar biasa," kata Nurdin Abdullah.
 
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah saat memberi sambutan pada Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Balai Kartini, Kabupaten Bantaeng, Sabtu, 10 Oktober 2020.
 
Adapun yang dilantik sebagai Ketua untuk periode 2020-2025, Ilhamsyah Azikin yang juga Bupati Bantaeng saat ini.
 
Hadir juga Ketua DPN IKAPTK yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik.
 
Bukan hanya loyalitas, tetapi bekerja profesional turut sama pentingnya. Profesional melaksanakan tugas dan penuh integritas. Dengan kualitas seperti ini maka sumber daya manusia tersebut tenaga dan kontribusinya akan tetap dan terus digunakan dalam pemerintahan, tidak menjadi korban politik. 
 
"Insyaallah karena integritas kita, profesionalisme kita, kita akan terpakai, tidak akan pernah kita menjadi korban politik," sebutnya.
 
Ia menyebutkan Pilkada dapat memakan korban, terutama bagi yang tidak paham pemerintahan. 
 
"Harusnya, selesai Pilkada, sama apa yang dilakukan Pak Bupati Bantaeng, kepala dinasnya masih itu-itu saja. Karena memang saya ajak untuk tidak ikut berpolitik, saya ingatkan siapa yang ikut berpolitik pada saatnya nanti anda akan merasakan (akibatnya)," ujarnya.
 
Ia mengakui bahwa alumni IPDN adalah gudang orang-orang ahli pemerintahan, mereka sangat diperlukan dalam mengurus negara yang kaya sumber daya ini.
 
"Tinggal mengurus negara ini dengan benar, pemerintah hadir, masyarakat mau berubah untuk kemajuan," ucapnya.
 
Beberapa hal lain yang juga disampaikan pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat, pemerintaj provinsi mensupport pemerintah daerah, dan Sulsel pekan ini keluar dari zona merah Covid-19.
 
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kongres Provinsi IKAPTK Sulawesi Selatan dengan mengangkat tema Solid dan Sinergi Membangun Negeri ini dimulai 8- 10 Oktober 2020.
 
Kongres diawali dengan kegiatan seminar nasional dengan Tema Berpemerintahan di Masa Pandemi.
Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah membagikan masker dan memasangkan masker kepada anak anak kecil di Pantai Bonea Selayar. Kamis, 8 Oktober 2020 pagi. ( Fhoto: Istimewa).
 
TokcerNews.com, Selayar - Memiliki badan yang sehat dan kuat merupakan impian bagi banyak orang, berbagai cara bisa dilakukan termasuk dengab rutin berolahraga. Tidak terkecuali Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah menjadikan olahraga adalah rutinitas harian.
 
Saat melakukan kunjungan kerja juga diusahakannya di sela-sela agenda kegiatan yang padat. Seperti saat berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Nudin melalukan jogging di Pantai Bonea, Kota Benteng, selain itu juga menyapa langsung warga, ia didampingi oleh Pjs Bupati Selayar, Asriyadi Sulaiman dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel, Asriadi Arsal.
 
Di tengah aktivitas, Nurdin sempat disapa oleh warga bersama tujuh anak anak kecil usia 3-7 tahun. Melihat tidak mengenakan masker, ia kemudian singgah dan membagikan masker. Mengajak warga mengikuti protokol kesehatan.
 
"Kenapa tidak pakai masker? Tidak ada maskernya ya? Ini ada masker, ayo pakai masker," kata Nurdin mengajak.
 
Ia kemudian memasangkan langsung masker tersebut dan ikatannya disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing.
 
Anak-anak ini tidak mengetahui bahwa sosok yang langsung memasangkan masker adalah seorang gubernur, namun Nurdin yang melintas di depan mereka sempat menarik perhatian mereka.
 
"Senang dipasangkan masker," ucap Gaffar. 
 
Sedangkan salah seorang ibu, Rina yang juga mengawasi ketujuh anak ini bermain, tidak menyangka gubernur akan singgah dan berbincang dengannya.
 
"Saya kira Pak Gub tidak singgah, senang sekali Pak," sebutnya.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah,  saat berkunjung di Tana Toraja, (Bandara Buntuk Kunik Toraja) Rabu 30 September 2020, Lalu. Fhoto: Istimewa. 
 
TokcerNews.com, Tana Toraja -Pemerintah Sulsel akan memberi subsidi sebesar 300 ribu ripuah per tiket bagi penumpang pesawat dari Makassar tujuan Toraja dan dari Toraja ke Makassar.
 
Kepastian pemberian subsidi harga tiket pesawat ke dan dari Toraja itu diputuskan dalam pertemuan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah dengan Kepala Bandara Toraja Rasidin. 
 
Hadir juga Kepala Cabang Citilink Makassar Bachtiar dalam pertemuan di Restoran Hotel Musiliana Rantepao, Rabu 30 Oktober 2020 tersebut.
 
Pada pertemuan tersebut juga disepakati, anak perusahaan Garuda Indonesia, Citilink, akan mekayani penerbangan Makassar - Toraja empat kali sepekan Nurdin Abdullah menjelaskan, pemerintah provinsi akan memberi subsidi tiket kepada penumpang Citilink dan penumpang Wings air Makassar - Toraja maupun Toraja - Makassar.
 
Subsidi harga tiket ini menurut Nurdin Abdullah untuk membangkitkan kunjungan wisatawan ke daerah destinasi wisata budaya itu. 
 
Rasidin yakin, subsidi harga tiket ini akan meningkatlan jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara Toraja. 
 
"Harga tiket dari 680 (ribu rupiah) menjadi 370 (ribu rupiah)," jelasnya.
 
Bagian dari antisipasi membeludaknya kunjungan wisatawan ke Toraja mulai akhir tahun 2020 ini, Nurdin Abdullah meninjau langsung progres pembangunan jalan ke objek wisata dan pembangunan pesesterian.
...Dalam waktu dekat ini akan datang Menteri Perhubungan di bandara Buntu Kunik Toraja" 
 
TokcerNews.com, Tana Toraja - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, memimpin langsung rapat persiapan peresmian bandara Buntuk Kunik Toraja, Rabu 30 September 2020. Ia mengaku, untuk mewujudkan Bandara Toraja ini dibutuhkan kerja keras dan perjuangan panjang, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. 
 
"Bandara ini tidak mudah kita wujudkan hari ini, tapi ini adalah perjuangan dan doa, karena optimisme kita maupun pemerintah daerah sehingga bandara ini bisa dimanfaatkan," jelasnya. 
 
Kendati demikian, bandara masih bersoal mengenai jumlah penumpang, baik yang dari Makassar maupun dari Toraja sendiri. 
 
"Tentu kendala pertama yang kita hadapi adalah penumpang. Nah tentu itu menjadi kendala bagi kita," ungkapnya. 
 
Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan, dalam waktu dekat ini akan datang Menteri Perhubungan di bandara Buntu Kunik Toraja. 
 
"Insyaallah Menteri perhubungan hari Sabtu datang kesini. Mudah-mudahan kita sudah bisa jalan. Saya sudah lapor sama beliau. Dan beliau punya keinginan besar menjadikan bandara ini sebagai bandara internasional," jelasnya. 
Page 1 of 2

Media Siber Tokcernews.com, adalah media siber yang hadir untuk menyajikan informasi fakta, terhangat, terkini, dan terpopuler demi melayani kebutuhan masyarakat pembaca dalam peran sertanya membangun bangsa.

Tautan Informasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree