Domas Hani Putra

Domas Hani Putra

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TOKCERNEWS.COM, PADANG PANJANG -
DPRD Kota Padangpanjang menyetujui Ranperda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda. Dengan demikian, APBD 2021 telah sah dan menunggu evaluasi gubernur Sumbar untuk kemudian diterapkan.
 
Penetapan persetujuan itu, diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung Sabtu malam (28/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md didampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, SE. Dari unsur eksekutif, hadir Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota, Drs. Asrul, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si beserta para pimpinan perangkat daerah dan Forkopimda.
 
Dalam berita acara persetujuan bersama DPRD dan Pemko yang disampaikan Sekretaris Dewan, Zulkifli SH mengatakan, belanja APBD 2021 disetujui Rp609.302.360.536 . Sedangkan untuk jumlah pendapatan ditargetkan sebesar Rp582.302.360.536. Hal tersebut menjadi kesepakatan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama pembahasan yang intens di beberapa bulan terakhir ini. 
 
"Setelah persetujuan, selanjutnya Ranperda ini akan dikirimkan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Jadi ini belum keputusan final. Keputusan finalnya nanti setelah adanya evaluasi dari gubernur," jelasnya.
 
Persetujuan penetapan APBD 2021 ini, disertai dengan berbagai saran dan masukan dari lima fraksi di DPRD, yang intinya berkaitan dengan pemulihan dan recovery ekonomi pasca Covid-19 dan program prioritas yang akan diselenggarakan Pemko.
 
Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan terima kasihnya kepada legislatif yang telah berkenan membahas APBD 2021 dengan intens. ”Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Banggar bersama komisi-komisi DPRD yang telah bekerja keras mempercepat dan merampungkan pembahasan rancangan APBD 2021 ini. Sehingga dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan begitu, evaluasi  gubernur dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
 
Fadly menegaskan, setelah adanya evaluasi dari gubernur, pihaknya berkomitmen akan merealisasikan anggaran ini secepatnya. Pemko juga akan serius memaksimalkan anggaran yang terbatas di tahun 2021 ini.
 
"Kami akan merealisasikan kegiatan di 2021 ini secepatnya dan maksimalkan. Insyaa Allah, untuk tender pembangunan, dimulai pada Desember tahun ini juga. Selain itu, kita juga akan mencari peluang-peluang lain, seperti ke pusat dan provinsi untuk sharing dana dalam recovery ekonomi pasca Covid-19 maupun yang lainnya," jelasnya.
 
Sementara itu, Mardiansyah mengatakan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap Pemko. Dia juga meminta program-program pembangunan, termasuk penyempurnaan Pasar Pusat,  pengerjaannya di awal tahun sudah ditenderkan. 
 
Di samping itu, untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi, pada tahun anggaran 2021 ini DPRD juga sudah sepakat untuk meniadakan pokir.
 
"Ini kami lakukan untuk membantu visi-misi walikota dan membantu apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat  Padang Panjang," pungkasnya. (Dms).
Walikota Padangpanjang, H Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano. Foto: Istimewa.
 
TOKCERNEWS.COM,PADANGPANJANG -
 Menyikapi ledakan pasien positif Covid-19 di Padangpanjang beberapa hari terakhir, Pemko Padangpanjang  menegaskan agar semua pihak lebih menaati protokol kesehatan. Semua kegiatan yang melibatkan banyak orang, akan diperketat. Razia di tempat umum akan lebih digencarkan.
 
Penegasan itu, disampaikan Walikota Padangpanjang, H Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Kamis (26/11), seusai rapat dengan instansi terkait. 
 
“Penindakan tegas ini perlu dilakukan, agar warga kota tidak abai dengan kesehatan dirinya dan kesehatan bersama. Kita harus bersama-sama menghentikan penyebaran Covid-19 ini dengan menaati protokal yang sudah ada,” tegas Fadly.
 
Menurut Fadly, akhir-akhir ini yang banyak terinfeksi positif Covid-19 di Padang
panjang, adalah tempat tertentu. Seperti sekolah, perguruan dan asrama.  Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau pengelola harus lebih menaati protokol kesehatan, demi mencegah penyebaran Covid-19 ini.
 
Tentang penegakan Perda Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), kata Fadly, di Padangpanjang terus berjalan. Hingga kini sudah 307 kali penindakan dilakukan Satpol PP terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. 
 
“Intensitas kegiatan razia pelanggaran AKB ini akan kita tingkatkan. Mohon kesadaran kita semua untuk taat,” imbaunya setelah rapat koordinasi yang dihadiri Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Kabag Ops Polres Padangpanjang, AKP Simamora dan Kabag Sabhara, AKP Winedri serta beberapa kepala OPD terkait.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Nuryanuwar, A.Pt, MM, M.Kes mengatakan, saat ini Padangpanjang berada pada zona orange, padahal Minggu lalu sudah zona kuning.
 
"Jika penyebaran pasien Covid-19 positif masih bertambah dalam jumlah banyak, ada kemungkinan zona Padangpanjang meningkat jadi merah. Karena itu, semua pihak harus bertanggungjawab untuk menghentikan laju virus Corona ini," katanya. 
 
Seperti diketahui, sejak pandemi Covid-19 merebak di awal 2020, Pemko selalu mengingatkan, agar seluruh warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Yaitu memakai masker bila ke luar rumah, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak aman satu meter, mengindari kontak fisik, serta menjauhi kerumunan. (Dms).

Forkopimda Bahas Tiga Agenda Kota

Walikota.Padangpajang, H Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano (tengah). Foto: Istimewa.
                         
TOKCERNEWS.COM, PADANGPANJANG -
Usai mengikuti acara bersama Wakil Ketua KPK RI, Lili Pantauli Siregar, Rabu (25/11/2020).
 
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padangpanjang menggelar rapat. Ada tiga agenda Kota yang dibahas bersama; peringatan Hari Jadi Kota (HJK), pemilihan gubernur (Pilgub) dan proses belajar mengajar (PBM).
 
Hadir dalam kegiatan yang diadakan tersebut, Walikota, H Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota, Drs. Asrul, Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md dan sejumlah anggota Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD terkait  beserta undangan lainnya.
 
Disampaikan Fadly Amran, pada penyelenggaraan  HJK ke-230 pada 1 Desember mendatang, akan dilaksanakan Sidang Paripurna di DPRD Padangpanjang.  
 
“Peringatan HJK tahun ini, tidak ada acara hiburan di lapangan terbuka, sebagaimana biasa. Hanya rapat paripurna saja, dengan mengikuti protokol kesehatan. Rapat ini nantinya bisa juga diikuti secara virtual,” jelas Fadly.
 
Sementara berkaitan dengan Pilgub pada 9 Desember mendatang, Fadly mengajak seluruh masyarakat Padangpanjang yang memiliki hak pilih, untuk datang ke TPS memberikan suara.
 
 "Mari kita berpartisipasi  untuk menyukseskan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini, dengan datang ke TPS memberikan suara," imbaunya. 
 
Fadly berharap, partisipasi masyarakat Padangpanjang dalam Pilgub kali ini, melebihi persentase Pilgub 2015 lalu, yang hanya 46,47 persen. "Kalau bisa tahun ini bisa di atas 60 persen," harapnya.
 
Sedangkan menyangkut  PBM di Padangpanjang, yang rencana akan diberlakukan belajar tatap muka sesuai protokol kesehatan, pada awal tahun mendatang, belum diputuskan. Karena masih memperhatikan beberapa pertimbangan dan masukan dari berbagai unsur. (DH.P).
TOKCERNEWS.COM,PADANG PANJANG -  Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk anti terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ditanggapi positif oleh Wakil Ketua KPK RI, Lili Pantauli Siregar. Dia berharap, Kota Padang Panjang menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano  dan Wakil Walikota, Drs. Asrul. 
 
"Mudah-mudahan kota ini sejahtera, tidak masuk dalam catatan KPK. Dan menjadi lebih baik di tangan Walikota Fadly Amran dan Wakil Walikota Asrul," ungkap Lili, ditemui seusai acara Rapat Kordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemko Padangpanjang, Rabu, (25/11), di Hall Lantai III Balaikota.
 
Lili juga mengapresiasi Pemko Padang
panjang, melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, sama-sama mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi.
 
"Kota Padang Panjang sebagai kota kecil dengan anggaran kecil, tapi kita lihat ini lebih baik dan maksimal karena bersama pak wali mempunyai komitmen, melibatkan masyarakat sipil untuk sama-sama melakukan program pencegahan tersebut," katanya.
 
Bila pemerintah daerah ingin masyarakatnya maju dan sejahtera, kata Lili, harus menghindari perilaku korupsi. Dia berharap, Pemko tetap berjalan dalam koridor yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
"Tetaplah berlaku jujur, hindari hal-hal konflik kepentingan," imbaunya.
 
Walikota Fadly Amran menyampaikan, tetap berpegang teguh terhadap komitmen Kota Anti Korupsi. "Komitmen kita masih di situ. Visi-misi RPJMD, Kota Padangpanjang yang cerdas berintegritas, kota anti korupsi, kolusi dan nepotisme, tetap menjadi prioritas bagi kita," ujarnya. 
 
Kedatangan KPK ke Kota Padang 
Panjang, lanjut Wako, sangat ditunggu untuk menyelaraskan visi dan misi Pemko dengan visi misi nasional dalam pemberantasan korupsi ini. 
 
Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah mendukung program Kota Anti Korupsi yang sejalan dengan KPK. "Kami mendukung sepenuhnya upaya Pemko menjadikan Kota Padangpanjang sebaga Kota Anti Korupsi. Semoga Pemko dan DPRD tetap menjaga komitmen ini," katanya. 
 
Acara sosialisasi turut dihadiri Forkopimda, jajaran pejabat Pemko Padangpanjang dan sejumlah organisasi dan komunitas antikorupsi. (DHP).
Sekda Kota Padangpanjang ,Sonny Budaya Putra. AP, M.Si. Foto Istimewa.
 
TOKCERNEWS.COM, PADANGPANJANG -
Pemko dan BPJS Kesehatan Kota Padangpanjang akan menyamakan persepsi dan pandangan terkait dengan kebijakan jaminan kesehatan. Kebijakan ini tertuang di dalam PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 64 tahun 2020 dan Permendagri No 70 Tahun 2020.
 
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si seusai mengikuti kegiatan Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2020 tentang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digelar BPJS Kesehatan secara virtual, Senin (23/11). Ikut mendampingi dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM, Yas Edizarwin, SH, Kepala BPKSDM, Rudy Suarman, AP, Kepala Dinas Kesehatan, Drs. Nuryanuwar, Apt, MM, M.Kes, MMR dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Padangpanjang, Yusneli, S.Si, A.Pt, AAK.
 
"Insyaa Allah, Pemko bersama  BPJS Kesehatan Kota Padangpanjang akan menyamakan persepsi dan pandangan terkait jaminan kesehatan ini. Yang jelas, patut diingat, pentingnya kepatuhan dalam melaksanakan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.
 
 
Sosialisasi ini dibuka langsung Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang diwakili Sekjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Komedi, M.Si. Dalam sambutannya, disebutkan, Permendagri No 70 Tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 4 Tahun 2020.
 
"Di mana dalam amanatnya, Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji/upah," jelasnya.
 
Lebih lanjut dijelaskan, PPU terdiri dari gubernur-wakil gubernur, walikota/
bupati-wakil walikota/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah (PPPKD), Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta kepala desa dan perangkat desa.
 
“Persamaan besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan Pemda yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan. Dengan rincian 4% dibayari pemberi kerja dan 1% oleh peserta," ungkapnya.*(dms/red-02).

"Ada Pungli"? Lapor ke Rumah Aspirasi

Kepala Kejaksaan Kota Padangpanjang, Dwi Indrayati , SH. MH
(kanan) dan Sekda Kota Padangpanjang, Sonny Budaya Putra 
AP.M.Si (kiri). Foto: Istimewa.
 
TOKCERNEWS.COM, PADANGPANJANG -Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang
panjang, Dwi Indrayati, SH, MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Minang Sazali, mengimbau semua pihak melaporkan ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) bila ada menemukan praktek pungutan liar (pungli). 
 
Dikatakannya, dukungan seluruh unsur, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, diperlukan mengawasi praktek pungli ini. Hal itu lantaran pungli merupakan perbuatan melanggar hukum, meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 
“Praktek pungli, telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” papar Sazali pada acara Sosialisasi Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemko Padangpanjang, Senin, (23/11), di Halaman Balaikota.
 
Menurutnya, ketidakpastian pelayanan akibat prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan merupakan salah satu faktor. Akibatnya, masyarakat mencari cara mendapatkan pelayanan secara cepat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 
Di sisi lain, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dan faktor ekonomi karena penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, dan tidak sebanding dengan tugas/jabatan diemban, membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
 
"Diperlukan berbagai upaya dan inovasi pelayanan sehingga dapat mengurangi birokrasi yang panjang, guna memberantas pungli," ujarnya.
 
 
Dipaparkan Sazali, inovasi bisa berupa penggunaan sistem pelayanan secara online, memberikan atensi terhadap persoalan pungli di lingkungan OPD masing - masing. Serta Mendorong Unit Pemberantasan Pungli untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan berupa laporan tertulis serta dokumentasinya.
 
Sosialisasi ini, bersamaan dengan apel pagi yang dipimpin Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra AP, M.Si yang dihadiri jajaran ASN Pemko.
 
Sekdako menyampaikan, jangan sampai pungli terjadi di lingkungan Pemko. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. ASN Diberhentikan tidak hormat dan tidak mendapatkan hak pensiun. 
 
Secara terpisah, Kepala Inspektorat, Dr. Syahril, SH, MH menyampaikan, masyarakat yang melihat indikasi pungli, bisa langsung mendatangi Rumah Aspirasi, atau pihak kepolisian maupun kejaksaan.
 
“Sekretariat UPP ada di Rumah Aspirasi. Silahkan melapor ke sana. Atau hubungi nomor Lapor Wali di 08116690112, yang terhubung melalui SMS atau WA,” katanya. (dms/red- 02).
Page 1 of 8

Media Siber Tokcernews.com, adalah media siber yang hadir untuk menyajikan informasi fakta, terhangat, terkini, dan terpopuler demi melayani kebutuhan masyarakat pembaca dalam peran sertanya membangun bangsa.

Tautan Informasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree