TOKCERNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (tengah) menyematkan tanda pangkat kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) saat dilantik menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.
Sumber : Antara
TOKCERNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat Bupati Bantaeng, Andi Abubakar memenuhi undangan Rapat Koordinasi bersama Bapak Presiden RI dengan para Penjabat (Pj.) Kepala Daerah yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional. Yang mana dihadiri langsung oleh 37 Penjabat Walikota, 133 Penjabat Bupati dan 23 Penjabat Gubernur se-Indonesia.
Dalam arahannya, Bapak Presiden menyampaikan arahan terkait persiapan Pemilihan Umum 2024 serta menyatakan bahwa proses evaluasi terhadap kinerja seluruh penjabat Kepala Daerah dilakukan setiap hari, itu juga bertujuan untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap jalannya Pemilu 2024
Pada kesempatan itu, para Menteri Kabinet Indonesia Maju juga memberikan pengarahan kepada para Penjabat yang hadir terkait isu strategis yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan, bertempat di Kementerian Dalam Negeri.(Rls).
Presiden RI Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden menghadiri sesi pertama KTT G20 di New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023). ANTARA FOTO/Evan Vucci/Pool via REUTERS/aww.
“Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate (iklim) 100 miliar dolar AS per tahun maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,”
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan komitmen pendanaan dari negara maju untuk percepatan transisi ekonomi yang menggunakan energi rendah karbon masih sebatas retorika.
“Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate (iklim) 100 miliar dolar AS per tahun maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” kata Jokowi dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 India ya di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu, sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta.
Di hadapan para pemimpin G20, Jokowi menekankan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia mengadangnya secara masif dan radikal,” ujarnya.
Hingga saat ini, menurut Jokowi, pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.
Negara-negara berkembang, kata Jokowi, membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.
Selain itu, kata Jokowi, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi 'G20 Bali Global Blended Finance Alliance', skema 'Just Energy Transition Partnership' (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” kata Jokowi.
Karena itu, Presiden menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik "greenwashing".
“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik 'greenwashing' dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Sumber: Antara).
Presiden Joko Widodo berbicara kepada wartawan seusai meresmikan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II Cigombong - Cibadak sepanjang 11,90 kilometer di gerbang tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (4/8/2023). ANTARA/Desca Lidya Natalia.
TOKCERNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menjanjikan proses pemilihan penjabat gubernur berbagai daerah di Indonesia akan berlangsung transparan.
"Apanya yang nggak akuntabel? Apanya yang nggak transparan? 'Wong' masukannya dari bawah semua, kan dari daerah," kata Presiden Joko Widodo di gerbang tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (4/8).
Diketahui saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu usulan nama pejabat untuk menjabat sebagai penjabat kepala daerah di 85 daerah yang masa jabatan kepala-wakil kepala daerahnya berakhir pada September 2023.
Di antara gubernur-wakil gubernur itu, beberapa di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, dan Sulawesi Selatan.
"Dari daerah, ya kan, ke Kemendagri terus baru ini naik ke kita, (ke) TPA (Tim Penilai Akhir). Semuanya terbuka," tambah Presiden.
Untuk posisi penjabat gubernur, DPRD provinsi asal mengajukan usulan tiga nama, selanjutnya Menteri Dalam Negeri juga mengusulkan tiga nama.
Secara khusus untuk penjabat Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat telah menentukan tiga nama bakal yang akan diusulkan.
Ketiga nama itu adalah Dirjen Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM yang juga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Asep Mulyana, guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Keri Lestari dan terakhir Bey Triadi Machmudin yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.
"Belum sampai ke saya, iya sudah ada (dari DPRD), tapi belum sampai ke saya. Nama-namanya saya belum tahu, yang jelas ada tiga, yang dari DRPD dari bawah, ada tiga," kata Presiden Jokowi tersenyum sambil mengacungkan tiga jari.
Mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, enam usulan nama kemudian dibahas Mendagri untuk dikerucutkan menjadi tiga nama.
Setelah diputuskan tiga nama, nama-nama itu diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden. Pengangkatan Pj Gubernur nantinya ditetapkan dengan keputusan presiden.
Mendagri Tito Karnavian telah menyampaikan kemungkinan besar pada pertengahan atau akhir Agustus mendatang sudah ada keputusan terkait pj gubernur untuk daerah-daerah yang masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya berakhir pada September.
Sebanyak 272 daerah yang masa jabatan kepala/wakil kepala daerahnya berakhir pada 2022 dan 2023. Untuk mengisi posisi mereka, ditunjuk penjabat kepala daerah sebelum dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional pada 2024.(Sumber Antara).
Presiden Joko Widodo melantik lima orang wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). ANTARA/Desca Lidya Natalia/am.
TOKCERNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik lima orang wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, (17/7/2023).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Berdasarkan surat yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, lima wakil menteri baru yang dilantik tersebut yakni:
1. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
2. Nizar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4. Roeslan Roesani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Saiful Rahmat Wakil Menteri Agama
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," kata para wakil menteri itu saat mengucapkan sumpah jabatan dengan mengikuti Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu, hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Anggota Wantimpres Mardiyono, Anggota Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Sumber Antara).
